KORANJURI.COM – Aksi damai bela Palestina digelar Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPurworejo). Sekitar 500 massa terdiri dari rektor, dosen dan mahasiswa turun ke jalan, Selasa (07/05/2024).
Diawali dengan aksi damai di depan kampus timur UMPurworejo, massa kemudian melanjutkannya dengan melakukan longmarch menuju kantor DPRD Purworejo. Di depan kantor wakil rakyat itu mereka melakukan orasi.
10 tuntutan disampaikan kepada wakil rakyat terkait perang yang kini masih terjadi di Gaza. Diharapkan aspirasi itu bisa diteruskan hingga ke DPR RI dan pemerintah pusat.
Tuntutan itu diantaranya, kutukan terhadap Israel atas agresi militer yang dilakukan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. UMPurworejo juga mengecam kebijakan pemerintah Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman serta beberapa negara sekutu lainya atas dukungan mereka terhadap Israel.
Selanjutnya, Rektor, dosen serta Mahasiswa UMP mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) untuk menghakimi Perdana Menteri Israel, Benyamen Netanyahu.
Kami berharap aspirasi ini didengar dan dilanjutkan hingga ke pusat,” kata Rektor UMPurworejo Teguh Wibowo sambil menyebut, bahwa selain UMPurworejo, aksi mendukung kemerdekaan Palestina itu juga digelar secara serentak di 172 PTMA (Perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah) se-Indonesia.
Kedatangan massa dari UMPurworejo tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Purworejo, Fran Suharmadji. Anggota DPRD dari PKB ini menyampaikan terimakasih atas aksi damai tersebut.
“Ini merupakan kewajiban kami untuk menerima dan membawa aspirasi masyarakat. Tidak hanya nonton, ini sebagai bentuk dukungan maupun tekanan yang positif untuk mempercepat kemerdekaan bagi Palestina,” ujar Fran.
Katanya, kita semua sangat prihatin dengan kondisi rakyat Palestina. Ini aspirasi yang tepat. Kami selalu welcome. Kewajiban DPR menerima dan mengawal aspirasi masyarakat.
Menurutnya Pemerintah Indonesia melalui Menlu sudah berupaya maksimal untuk memberikan dukungan serta dorongan luar biasa untuk kemerdekaan Palestina. DPRD pun sangat mendukung upaya tersebut sebagai amanat pembukaan Undang-undang Dasar (UUD).
“Aksi seperti ini harus terus dilakukan. Israel harus terus ditekan begitu pun PBB agar mengeluarkan kebijakan yang bisa menyelamatkan dan mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina,” pungkas Fran. (Jon)
