KORANJURI.COM – Pemprov Bali bersama empat Kabupaten/Kota menanggung biaya operasional transportasi publik Trans Metro Dewata. Sebelumnya, bus warna tridatu kombinasi merah, putih dan hitam itu, dibiayai oleh Kementerian Perhubungan.
Namun, pada akhir 2024, Kemenhub menyetop pembiayaan untuk operasional TMD. Guwnenru Bali Wayan Koster mengatakan, dalam satu tahun pemerintah pusat menggelontorkan dana operasional untuk 105 unit bus senilai Rp80 miliar.
“Hari ini kita operasikan lagi dengan 75 unit armada, untuk koridor yang ramai dan kita atur jam operasionalnya sehingga bisa optimal,” kata Koster dalam penandatanganan MoU Trans Sarbagita di Jayasabha, Denpasar, Jumat, 18 April 2025.
Untuk mengakomodir 6 koridor dengan 69 bus dan 6 bus cadangan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp49,75 miliar. Biaya tersebut ditanggung oleh Pemprov Bali sebesar Rp15 miliar, Kabupaten Badung Rp16 miliar, Kota Denpasar Rp15 miliar dan Kabupaten Gianyar Rp4,7 miliar.
“Tabanan Rp0 miliar karena Tabanan keuangannya berat jadi ditanggung oleh Kabupaten Badung, kita harus bergotong royong,” kata Koster.
Jumlah Rp49,7 miliar untuk operasional TMD itu dihitung mulai bulan April hingga Desember 2025. Untuk tahun selanjutnya, Koster mengatakan, akan ada kesepakatan lagi.
Dengan beroperasinya kembali Trans Metro Dewata, kata Koster, pemerintah telah memenuhi hak publik untuk mendapatkan akses transportasi. Dia mengatakan, anggaran yang ditanggung renteng oleh Pemprov Bali dan empat Kabupaten/Kota itu tidak dikeluarkan dengan hitung keuntungan.
“Disini tidak ada untung rugi karena merupakan layanan, dalam transportasi publik itu tidak ada hitung-hitungan, karena yang kita penuhi adalah hak masyarakat,” jelasnya.
Selama TMD berhenti beroperasi, Koster melihat banyak desakan dari komponen masyarakat. Rangkaian demo terjadi untuk menuntut agar TMD beroperasi kembali.
Desakan itu akhirnya diterima oleh Pemprov Bali dan bus merah Trans Metro Dewata mulai 20 April 2025 kembali beroperasi untuk melayani 6 koridor.
“Kita berharap, pertama akan meningkatkan kualitas layanan publik, mengatasi kemacetan dan secara langsung kita melakukan edukasi ke masyarakat untuk bertransformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” jelas Wayan Koster. (Way)
