Tutup BBTF 2026, Koster Tegaskan Pariwisata Bali Tetap Tangguh Hadapi Isu Global

oleh
Gubernur Bali Wayan Koster memberikan keterangan pada konferensi pers penutupan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) Ke-12, Sabtu, 30 Mei 2026 - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Dampak geopolitik global menjadi tantangan berat untuk kepariwisataan di Bali. Menanggapi isu tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, penurunan wisman ke Bali terjadi pada periode Januari-April sebesar -0,23%.

“Ada suara-suara di media sosial pariwisata Bali akan terancam, saya akan jelaskan dengan data bagaimana terancamnya,” kata Koster pada konferensi pers penutupan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) Ke-12 di Badung, Sabtu, 30 Mei 2026.

Khusus pada bulan Mei, kata Koster, penurunan wisman mencapai -7% dengan angka kecenderungan menurun dibandingkan dengan bulan April 2026 yang turun -9%.

Koster menjelaskan, penurunan wisman akibat gejolak geopolitik di Iran yang meluas ke Timur Tengah, tidak linier dengan tingkat hunian hotel di Bali.

Periode 1 Januari hingga 27 Mei 2026 okupansi wisman terhadap pajak hotel dan restoran mencapai Rp2,89 triliun, atau meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp2,62 triliun.

“Yang turun itu di Buleleng dan Klungkung, daerah yang lain naik, ini sudah dihitung melalui data berbasis online,” kata Koster.

Koster menambahkan, meski jumlah wisman turun tapi dampak terhadap pajak hotel dan restoran justru meningkat.

Namun menurutnya, kondisi pariwisata Bali saat ini tetap harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, apapun yang terjadi di luar negeri, Bali harus tetap baik.

“Kita harus gotong royong dan saya apresiasi BBTF 2026 nilai transaksi tercapai Rp6,9 triliun dari target Rp7,6 triliun, itu sudah lulus,” ujarnya.

Akomodasi ilegal yang menjamur di Bali juga menjadi sorotan yang menyebabkan hilangnya potensi pajak. Koster mengatakan, pengelola penginapan maupun vila bodong menyewakan akomodasinya dengan harga murah.

Koster meminta pengelola online travel agency (OTA) untuk tidak memasarkan akomodasi ilegal di Bali.

“Karena ini merusak tatanan kepariwisataan di Bali, kami sudah sepakat dengan OTA, tidak boleh lagi memasarkan (akomodasi) yang tidak berizin. Kalau mau memasarkan izin dulu,” ujarnya.

Pariwisata Bali menyumbang hingga 55% dari total devisa pariwisata nasional. Devisa negara yang disumbang dari pariwisata secara nasional sebesar Rp320 triliun. Bali menyumbang Rp176 triliun. (Way)