Mulai 6 Mei, Pemprov Jateng Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

    


Kantor UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kabupaten Purworejo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Pemprov Jawa Tengah kembali memberikan relaksasi terhadap penunggak pajak, dengan memberikan penghapusan denda administrasi pajak kendaraan bermotor.

Penghapusan atau pembebasan denda ini, diperuntukkan bagi semua jenis kendaraan, baik itu roda dua maupun roda empat, juga kendaraan bermotor plat hitam, kuning ataupun merah.

“Kebijakan ini berdasarkan Pergub no 5 tahun 2021, dan berlaku selama 4 bulan, dari 6 Mei hingga 6 September 2021 untuk seluruh wilayah Jawa Tengah,” jelas Roedito Eka Suwarno, Kepala UPPD (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kabupaten Purworejo, Jum’at (07/05/2021).

Tidak seperti tahun sebelumnya, ungkap Roedito, pembebasan denda ini tidak berlaku untuk pembebasan BBN-nya(bea balik nama).

Itupun, kata Roedito, untuk Jasa Raharja, pembebasan dendanya hanya untuk tahun yang lalu. Tahun yang berjalan tetap kena denda jika ada keterlambatan membayar pajak.

“Diharapkan nanti, dalam waktu empat bulan ini akan dievaluasi, seberapa signifikan dari pemberian relaksasi ini pada masyarakat untuk tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya,” kata Roedito.

Karena seperti diketahui sebelumnya, menurut Roedito, khusus di Purworejo, tingkat kepatuhan wajib pajak ini mengalami penurunan. Dari 81 persen, tahun 2020 turun menjadi 78 persen. Pertumbuhan juga mengalami penurunan 33 persen.

Roedito berharap, dengan pemberian relaksasi ini, ada peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga mendongkrak kinerja target pendapatan.

“Sekaligus untuk keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di Jateng,” pungkas Roedito. (Jon)