KORANJURI.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo mencatatkan perkembangan signifikan dengan menjangkau 155.620 penerima manfaat (85,17% dari target) hingga Juni 2026. Namun, di balik kesuksesan tersebut, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Purworejo terpaksa dihentikan sementara operasionalnya.
Kepala KPPG Sleman yang membawahi wilayah DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, Harsono Budi Waluyo, menegaskan bahwa penangguhan ini berkaitan erat dengan standarisasi infrastruktur yang tidak bisa ditawar, terutama mengenai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“IPAL menjadi catatan yang tidak bisa ditawar. Keberadaannya sangat vital karena berkaitan dengan pengelolaan limbah dan harus memenuhi baku mutu lingkungan. Jika belum memenuhi standar yang ditetapkan, operasional SPPG akan disuspensi sampai dilakukan perbaikan,” ujar Harsono usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Pendopo Kabupaten Purworejo, Senin (08/06/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan Harsono, dari total 131 SPPG yang terdaftar di Purworejo, terdapat 12 SPPG yang saat ini diwajibkan melakukan pembenahan total terkait sistem pembuangan limbah mereka. Secara rinci, peta sebaran SPPG di Purworejo saat ini terdiri atas 68 titik operasional, 14 siap operasional, 2 di lahan milik Pemda, dan 47 dalam tahap persiapan.
Selain persoalan teknis IPAL, Harsono juga meluruskan isu yang berkembang mengenai keterlambatan pengisian dana operasional (top up) pada belasan SPPG di wilayah Purworejo. Ia memastikan bahwa kendala tersebut murni masalah birokrasi, bukan karena kelangkaan anggaran.
“Dana tersedia, hanya proses pencairannya yang masih berjalan. Masalahnya bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan proses administrasi pencairan dana dari pemerintah pusat yang masih berlangsung,” tegasnya.
Harsono menambahkan, sebagian besar rekening virtual SPPG sebenarnya sudah terisi sejak Jum’at lalu. Khusus untuk wilayah Purworejo, saat ini tersisa sekitar 13 SPPG yang masih mengantre penyelesaian proses administrasi final.
Merespons keluhan para peternak lokal terkait anjloknya harga telur bebek di pasaran, Harsono menjelaskan bahwa forum koordinasi ini langsung dimanfaatkan untuk menggelar business matching. Langkah ini mempertemukan pengelola SPPG dengan asosiasi petani dan peternak lokal agar SPPG dapat bertindak sebagai penyerap hasil bumi (offtaker).
“Hari ini ada business matching antara SPPG dengan petani dan peternak. Kami ingin SPPG menjadi offtaker yang menyerap produk lokal, termasuk telur bebek yang saat ini harganya sedang turun. Ini langkah konkret agar Program MBG juga membantu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat,” urai Harsono.
Ke depan, asosiasi peternak, yayasan penyelenggara, dan pemerintah daerah akan duduk bersama untuk menyepakati harga pembelian yang wajar. Formula harga ini dirancang agar mampu melindungi kesejahteraan peternak lokal sekaligus menjaga efisiensi anggaran program nasional ini.
Dalam kesempatan yang sama, evaluasi teknis juga memperketat aturan main penyelenggaraan MBG. Setiap SPPG kini dilarang keras bergantung pada satu pemasok tunggal guna memperkuat rantai pasok lokal dan menjaga stabilitas stok pangan.
Pemerintah juga membatasi penggunaan produk pangan olahan tertentu atau makanan yang kandungan gizinya sulit diukur secara pasti. Sebaliknya, seluruh menu wajib diproduksi langsung oleh SPPG dengan bahan baku yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik mark up maupun konflik kepentingan.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Wakil Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Amat Jainudin, serta jajaran OPD terkait dan mitra penyelenggara. (Jon)
