Bupati dan Wabup Cuti Kampanye, Yuni Astuti Dikukuhkan Sebagai Pjs Bupati Purworejo

oleh
Pengukuhan Yuni Astuti, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo, Jum'at (25/09/2020) malam oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, Yuni Astuti, dikukuhkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purworejo.

Pengukuhan dilakukan di Semarang, serta disaksikan melalui video conference oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Sekda Said Romadhon, Ketua KPU Dulrokhim, anggota Bawaslu Abdul Azis, dan sejumlah pejabat terkait di Command Centre Dinkominfo Purworejo, Jum’at malam (25/09/2020).

Selain Kabupaten Purworejo, Gubernur juga mengukuhkan lima Pjs lainnya yaitu Kota Semarang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Grobogan.

Mereka akan melaksanakan tugas selama kepala daerah masing-masing menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya meminta agar para pejabat yang dikukuhkan dapat menyelesaikan dengan baik persoalan-persoalan pemerintahan, khususnya terkait penanganan Covid-19.

“Kita tidak bisa main-main, penanganan Covid ini mesti dilakukan dengan disiplin yang tinggi,” tandasnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa para pejabat akan mengawal pelaksanaan pilkada di daerah masing-masing.

“Dinamika perkembangan pilkada akan memunculkan pekerjan rumah yang barangkali tidak pernah terduga, maka ciptakan pilkada yang aman, kondusif, jujur, adil dan demokratis,” pesannya.

Dikatakan, bahwa persoalan-persoalan sosial ekonomi setiap daerah akan memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, dirinya meminta laporan mingguan agar mengetahui persoalan yang ada dan bisa segera merespon dan segera mengambil langkah antisipasi.

Gubernur juga meminta untuk selalu mengikuti ketentuan penyelenggara pemilu, karena nanti akan muncul ketentuan terkait tahapan pilkada.

“Apalagi kalau sudah masuk kampanye, maka pengendaliannya tak akan mudah, koordinasikan selalu dengan forkopimda,” harapnya. (Jon)

KORANJURI.com di Google News