KORANJURI.COM – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan laut. Membuka Konferensi Kelautan Dunia 2017 di Nusa Bali, Wapres Jusuf Kalla menyatakan pemerintah telah melakukan penegakkan hokum secara tegas terhadap tindakan penyimpangan di sektor perikanan atau illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF).
“Akan bahaya jika kita kehilangan (kontribusi) itu. Kami dengan tegas melawan IUUF. Memang banyak illegal fishing, tapi pasca kebijakan tegas, produksi perikanan membaik,” ujar Kalla saat membuka pertemuan dua tahunan para pelaku sektor kelautan, World Ocean Summit (WOS) 2017 di Nusa Dua Bali, Kamis, 23 Februari 2017.
Sektor maritim, kata Jusuf Kalla, berkontribusi 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 11 persen lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Selain penegakan hukum, kolaborasi dengan berbagai pihak juga ditempuh pemerintah.
Kalla mengatakan, pemerintah sangat mendorong kerja sama dengan sektor swasta, termasuk lembaga riset untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk mendukung industri perikanan juga dipercepat sehingga nelayan dapat berproduksi secara efisien
Kegiatan Sidang Kelautan Dunia 2017 yang digelar selama 3 hari mulai tanggal 22-24 Pebruari 2017. Konferensi itu diikuti 400 delegasi dari 31 negara. Pengamanan tamu Negara dilakukan cukup ketat yang melibatkan unsur Kepolisian dari Polda Bali bersama Kodam IX Udayana.
Way
