KORANJURI.COM – Bali Transport Decarbonization Project Lead WRI Indonesia Haiqal Rizaldi mengungkapkan, subsidi Pemerintah Kota Denpasar terhadap layanan Trans Metro Dewata (TMD) dievaluasi.
Hal itu berarti keberlanjutan sarana transportasi massal itu masih menggantung, apakah tetap beroperasi atau harus berhenti.
Sejak bulan April 2025, layanan TMD dijalankan dengan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antara Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Sarbagita.
“Penganggaran ini terasa mulai goyah akibat pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat,” kata Haiqal di Denpasar, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, pemerintah berdalih ketidakmampuan untuk berpatungan subsidi TMD disebabkan oleh keterbatasan fiskal. Transfer dana pusat ke daerah berpengaruh pada komitmen subsidi.
Bali seharusnya dapat memanfaatkan keunikannya melalui dana yang terkumpul dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Skema lainnya, Bali meminta perhatian dari pusat terkait subsidi transportasi publik.
“Sayangnya, Bali saat ini terkonfirmasi memberikan 0,9% dari APBD 2026 sebagai anggaran subsidi,” ujar Haiqal Rizaldi.
Jika besaran subsidi belum berpihak pada transportasi publik menurutnya, justru akan sulit untuk meningkatkan cakupan layanan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta mengatakan, jumlah penumpang rata-rata TMD tembus 5.000 orang per hari. Jumlah itu dihitung secara keseluruhan untuk wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).
“Evaluasi layanan tentu menjadi keharusan untuk perbaikan, tapi bukan semestinya menjadi alasan untuk mengurangi subsidi,” jelas Mudarta.
Kadishub Bali tidak menampik adanya kendala administrasi dan inisiatif yang belum terealisasi melalui pengelolaan di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Saat ini Pemerintah Provinsi sedang mengupayakan BUMD Transportasi untuk meningkatkan layanan transportasi massal Trans Sarbagita,” jelasnya.
Koordinator Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTBali) Dyah Rooslina menambahkan, banyak pihak merasa terpukul saat layanan transportasi publik di Bali sempat terhenti di tahun 2025.
Masyarakat yang sedang sakit, kata Dyah, merasakan dampaknya karena terbiasa menggunakan layanan bus TMD.
“Bahkan ketika bus Trans Metro Dewata (TMD) berhenti beroperasi, banyak dari pelajar, teman-teman disabilitas yang terimbas, dari sisi ekonomi, pengeluaran mereka jadi lebih besar karena harus menggunakan moda transportasi lain seperti ojol,” kata Dyah.
Data Badan Pusat Statistik Bali mencatat, pertumbuhan kendaraan mencapai 5 persen per tahun, jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk, 1 persen per tahun.
Di tahun 2025 jumlah kendaraan di Bali yang terdaftar mencapai 5,2 juta unit. Sedangkan, jumlah penduduk di Pulau Bali sekitar 4,4 juta jiwa.
Jumlah kendaraan pribadi lebih banyak dibandingkan penduduknya. (Way)
