KORANJURI.COM – Tak ingin terjebak dalam demokrasi politik praktis yang hanya mementingkan kelompok dan golongan mengatasnamakan kebebasan berekspresi.
Akademisi Universitas Dharma AUB Surakarta, Nurbiyantoro menyampaikan keprihatinannya atas situasi politik yang berkembang akhir-akhir ini yang menyeret beberapa civitas akademik.
Wakil Rektor II Undha AUB Surakarta yang juga pengurus Yayasan Karya Dharma Pancasila mengatakan, memanasnya suhu politik tak lepas dari semakin berkurangnya masyarakat memahami demokrasi Pancasila.
Indonesia memiliki sejarah peradaban luhur tentang nilai-nilai Pancasila yang harus diimplementasikan secara benar dalam berdemokrasi. Berkaca pada sejarah para pendiri bangsa, pemikiran pemikiran mereka dalam membangun bangsa harus dijadikan suri tauladan.
“Jangan sampai sejarahnya di lupakan, sebab dengan hilangnya ingatan kita pada sejarah, maka akan hilang pula hak hak anak bangsa di masa depan,” ujarnya.
Hal tersebut tidak hanya sosial politik berasaskan keadilan dan berperikemanusiaan, akan tetapi juga intelektual yang beradab dan berbudi pekerti.
Nurbiyantoro mengatakan, perguruan tinggi bukan menara gading. Akan tetapi harus memahami perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Khususnya, di lingkungan sekitar maupun nasional, baik secara sosial maupun politik.
Dikatakan, politik di sini bukan partai politik, melainkan praktek dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Demokratisasi jadi wahana untuk menyalurkan dan mengekspresikan dari pada kehendak rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah hendaknya melaksanakan pemilu dengan jurdil.
Asas jurdil bagi pemerintah, kata alumnus HI UGM saat ini, memang tidak mudah. Sebab pucuk pimpinan memiliki kaitan dengan salah satu kontestan pasangan capres cawapres. Sehingga harus memisahkan kepentingan negara, kepentingan pemerintah dan kepentingan pribadi.
Kampus sebagai kawah candradimukanya para mahasiswa, tentu harus memiliki visi dan misi yang kuat dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintelektual dan berbudi pekerti.
Seperti halnya penerapan misi dan visi Undha AUB yang harus memegang teguh pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup.
Akademisi Undha AUB tersebut berharap, pemilu berjalan sukses dengan terpilihnya Presiden yang dikehendaki oleh rakyat. Tidak oleh golongan atau kelompok yang tak kelihatan.
Pemilu hendaknya juga memiliki aspek pendidikan atau edukasi politik, bahwa politik tidak mesti partai politik. Generasi muda yang bertanggung jawab terhadap masyarakat juga perilaku berpolitik.
Edukasi politik juga perlu ditumbuhkembangkan pada generasi Z, agar perilaku berpolitik sesuai dengan Pancasila.
Oleh sebab itu sejarah perkembangan bangsa ini harus dikenalkan. Jangan sampai sejarah tersebut putus.
“Dampak dari ketidakkenalan generasi muda pada sejarah bangsa, maka pembangunan yang ada sekarang tak akan lagi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” jelasnya. (Tok)
