KORANJURI.COM – Organisasi relawan Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) Provinsi Bali meminta Ketua Koordinator Nasional GMPP Mantep Abdul Ghoni memberikan perhatian atas tuntutan dari relawan di Bali.
Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali mendesak agar permintaan di daerah didengarkan dan ditindaklanjuti. Tuntutan yang diajukan terkait dukungan finansial selama masa Pilpres 2024 pernah dijanjikan untuk pengurus relawan di daerah.
Ketua Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) Provinsi Bali Ristyarini Pujiastuti mengatakan, selama pilpres, sejak 22 November 2023 hingga 2024, GMPP Bali dan Kabupaten/Kota menunjukkan kinerjanya dengan memenangkan paslon Prabowo-Gibran.
Kerja GMPP Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota berhasil menjaring pemilih paslon Prabowo-Gibran dengan jumlah mencapai 200 ribu orang pemilih. Hal itu juga dibuktikan dengan identitas otentik pemilih.
Dalam usaha menggiring suara untuk memilih paslon Prabowo-Gibran, kata Ristyarini, semua operasional kegiatan didanai secara patungan. Dana patungan untuk operasional organisasi dari para pengurus itu menyentuh angka Rp1 miliar.
“Ketua Ketua Koordinator Nasional GMPP Pak Mantep Abdul Ghoni pernah menyampaikan akan memberikan dana untuk kegiatan, tapi sampai Pilpres selesai hingga saat ini tidak ada dana kegiatan yang kami terima,” kata Ristyarini di Denpasar, Sabtu, 28 Februari 2026.
Belakangan ini, pengurus GMPP di Bali menuntut agar dana operasional organisasi dari hasil patungan itu dikembalikan. Selain itu, menurut Ristyarini, Mantep Abdul Ghoni sebagai Ketua Koordinator Nasional, diharapkan punya itikad baik untuk meluruskan persoalan yang mencuat.
“Kami baru-baru ini ke Jakarta, tapi alamat GMPP Pusat sudah tidak ada lagi. Ketua Umumnya kami hubungi lewat telepon tak pernah memberikan respons,” jelasnya.
Ristyarini mengatakan, kerja keras para relawan GMPP se Bali juga dibuktikan dengan kemenangan Prabowo-Gibran di Bali. Selain itu, pihaknya juga memiliki bukti dokumen para anggota GMPP.
“Artinya, kami berhasil menjaring pemilih, mereka yang masuk jadi anggota relawan GMPP dan secara otomatis akan mencoblos paslon Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Untuk mengkoordinir relawan GMPP, Ristyarini Pujiastuti mengantongi mandat resmi untuk membentuk kepengurusan di Provinsi Bali serta kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota.
Surat mandat itu bernomor: DK.33051980/DPS/Bali/R.P.N.GMPP/VII/23. Surat itu diteken oleh Ketua Koordinator Nasional Mantep Abdul Ghoni dan Sekretaris Nasional Awang Dopik S.
Sementara, Dewan Penasehat Wilayah Bali Ida Bagus Eka Darmika mengungkapkan, kerja keras pengurus dan relawan GMPP di Bali tidak dihargai oleh pengurus pusat. Bahkan, selama pemilihan presiden hingga selesai, tak sekalipun pengurus GMPP Pusat datang ke Bali.
“Padahal kami sudah menyiapkan bahkan ketika mereka datang ke kantor GMPP Provinsi Bali di Jalan Nangka Selatan, Denpasar Utara. Tapi itu tidak terjadi, usaha keras kami seperti tidak dilihat sama sekali,” kata Eka Darmika.
IB Eka Darmika mengatakan, desakan pengurus di tingkat Kabupaten/Kota di Bali pun menguat agar dana patungan yang sudah dikeluarkan dikembalikan.
“Kami menyadari betul, kalau bantuan organisasi biasanya akan diberikan untuk kegiatan, tapi ini tidak ada sama sekali. Karena kondisi yang tak menentu ini, Ketua Provinsi Ristyarini Pujiastuti sempat mendapatkan intimidasi,” kata Eka Darmika.
“Kami bukan kecewa dengan Pak Prabowo dan Gibran, kami mendukung penuh beliau. Tapi kami kecewa dengan pengurus GMPP Pusat yang mengabaikan kami,” tambahnya.
Ida Bagus Eka Darmika berharap, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mengetahui persoalan relawan yang terjadi di daerah.
“Mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo mendengar keluhan kami dan memberikan solusi,” harap IB Eka Darmika. (Way)
