Sejumlah Spanduk Terpasang, Warga Lebih Gianyar Tolak Proyek Taman

oleh
Salah satu spanduk penolakan proyek Taman yang terpasang di depan Kantor Desa Lebih Gianyar, Minggu (29/3/2020) - foto: Catur/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Terpampang jelas beberapa spanduk ‘Hentikan Proyek Senderan Penuh Rekayasa Alasan Buat Taman’ di tiga titik di wilayah Desa Lebih Gianyar.

Salah satunya berada didepan Kantor Desa Lebih, Minggu (29/3/2020). Spanduk tersebut berisikan beberapa poin yang ditulis bewarnakan tinta merah.

Dalam pernyataannya warga tidak setuju proyek senderan di tanah pribadi keluarga Perbekel. Dalam spanduk itu juga bertuliskan ‘Proyek tipu daya syarat nepotisme’.

Poin kedua, ‘itu sudah diluar wilayah Desa Lebih’. Ketiga, ‘Kami tidak setuju kenapa? Perbekel Kangguang kite pedidi. Dan poin keempat, ‘ yang untuk Perbekel kami rakyat dikibuli. Selain itu, warga juga menuliskan seruan ‘Bapak penegak hukum, tolong periksa Dana desa Lebih.

Disamping itu, dipojok kanan atas ada tulisan, ‘lebih baik untuk beli disinfektan, beli masker anti corona untuk rakyat. ‘Kami atas nama warga tidak setuju kenapa dipaksa’.

Spanduk yang terpasang pada Minggu (29/3/2020) tersebut, juga beredar di beberapa medsos, termasuk di beberapa group WA.

Masyarakat mengeluhkan kepemimpinan Perbekel Lebih Ni Wayan Gereja Wahyuni S.Pt. Perbekel Antar Waktu yang menggantikan perbekel sebelumnya karena maju sebagai Calon DPRD Gianyar

Plt Perbekel dinilai beberapa kalangan kurang adil dan lebih memfokuskan pembangunan di Banjar Kesian dibandingkan dua banjar lainnya yakni, Banjar Lebi Duur Kaja dan Banjar Lebih Beten Kelod.

Ketua BPD Desa Lebih, I Wayan Wijaya ST, ditemui Minggu (29/3/2020) mengatakan, perbekel mengusulkan membuat taman bermain anak-anak. Karena ada lahan provinsi seluas 21 are.

Namun pembangunan dilakukan di lahan milik keluarganya yang lokasinya di luar wilayah Desa Lebih.

“Saya katakan, katanya sempit kalau untuk taman bermain anak anak. Tetapi perbekel bilang kalau begitu kita jadikan taman hijau,” jelasnya. 

Karena itu lahan pribadi, maka status lahan ya dipertanyakan. Menurut Wayan Wijaya, lahan tersebut dihibahkan ke desa dan sisanya digratiskan tiga tahun. Setelah tiga tahun, bisa dilakukan dikontrak.

“Saya belum dapat kejelasan hibah yang 5 meter tersebut. Saya melakukan penolakan secara halus, tapi perbekel tidak menghiraukan. Malah ia bilang, kalau BPD tak setuju saya pakai kebijakan,” kata Wayan Wijaya.

Menurut Wijaya, dirinya yang selama ini menuntut kejelasan lahan tersebut, ternyata berbuntut. Wayan Wijaya mengaku, belakangan terakhir dirinya jarang dilibatkan dalam pertemuan.

“Anehnya, belum ada pembahasan terakhir, kok proyek sudah jalan,” ujarnya.

Wijaya mengatakan, sampai saat ini dirinya belum menandatangani APBDes. Begitu juga dengan proyek senderan dan taman itu, anggaran juga belum jelas.

“Anggaran belum ada kejelasan, kok proyek udah jalan. Sekecil apapun kegiatannya, selaku BPD saya pasti tahu anggarannya,” ujarnya demikian.

Agar tidak ada polemik di desanya, selaku BPD, pihaknya akan koordinasi dengam perbekel.

“Kita juga ingin tahu perjanjian dengan pemilik lahan dan juga kesepakatan dengan Desa Serongga lokasi proyek tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPMD Gianyar, Dewa Ngakan Adi, saat dikonfirmasi mengatakan, boleh saja membangun di desa tetangga, tapi harus ada kesepakatan dan penandatanganan MoU.

Sedangkan untuk APBDes kalau belum ditandangani oleh BPD berarti belum sah.

“Tetapi semua APBDes di Gianyar sudah sah, terbukti dana desa udah cair. Saya akan cek aksesnya apakah sudah ditandangani BPD apa belum,” kata Dewa Ngakan Adi.

Begitu juga dengan proyek, kalau memang tidak dianggarkan, proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan.

“Cek aja di APBDes, apakah ada rekening nya atau tidak. Kalau tidak berarti tidak dianggarkan,” ujar Ngakan Adi. (ning)

KORANJURI.com di Google News