Pergub Tata Kelola Pariwisata Bali Penguatan Perda No 5/2020

    


Gubernur Bali Wayan Koster - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, diikuti dengan Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.

Pergub tata kelola pariwisata Bali ini menjadi acuan regulasi untuk pelaku usaha di bidang pariwisata dan sarana pendukungnya.

“Tata kelola pariwisata Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola,” kata Gubernur Bali Wayan Koster, Selasa, 11 Agustus 2020.

Beleid ini juga memberikan perlindungan terhadap kawasan dan aktifitas lokal dari pengembangan sepihak usaha pariwisata. Hal yang dilindungi antara lain, dilarang
menggusur masyarakat adat, menutup akses masyarakat lokal, menguasai area publik, memindahkan sarana umum dan merusak dan/atau mencemari alam dan lingkungan.

Pengelola kawasan pariwisata dan pengusaha pariwisata di kawasan Pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan hak untuk untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya.

Dalam rangka mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,
pengelola kawasan pariwisata bekerjasama dengan pengusaha pariwisata membuat kesepakatan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar hotel, restoran, dan daya tarik wisata.

Biro perjalanan wisata dalam bekerjasama dengan penyedia jasa pariwisata dapat memperoleh imbalan dalam bentuk komisi paling tinggi 15% dari harga jual yang ditentukan oleh penyedia jasa Pariwisata.

Biro perjalanan wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).

Pergub tata kelola pariwisata itu juga memberikan rambu-rambu kepada Biro perjalanan wisata, yang mewajibkan membayar makanan dan minuman secara langsung pada saat transaksi kepada pengusaha jasa makanan dan minuman.

Pengusaha jasa makanan dan minuman harus menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan dengan mengutamakan bahan baku dan produk lokal. (Way)