Pengurus Lama Yayasan Akper Pemkab Purworejo Adukan Pengurus Baru ke Polisi

    


Akhmad Fauzi, Pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa, menunjukkan surat pengaduannya ke polisi - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – ‘Perseteruan’ antara pengurus lama Yayasan Akper Pemkab Purworejo (Yayasan Manggala Praja Adi Purwa) dengan pengurus baru (Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo) terus berlanjut.

Setelah dihebohkan dengan dugaan penggelapan satu set dental unit, yang dibantah oleh pengurus yayasan baru, dengan penjelasan bahwa alat tersebut masih ada, kini pengurus yayasan yang lama membuat surat pengaduan ke polisi (Polres Purworejo), Senin (25/3).

Pengaduan ini, karena adanya dugaan keterangan palsu ke polisi dan BPN, terkait dengan hilangnya sertifikat tanah yang dipergunakan untuk lokasi bangunan Akper, yang dilakukan oleh Wahidin, pengelola Akper Pemkab Purworejo, dan Bambang Aryawan, Ketua Yayasan Akper Pemkab Purworejo yang baru.

“Laporan hilangnya sertifikat tersebut tidak benar. Sertifikat tersebut masih ada,” jelas Akhmad Fauzi, pembina pengurus lama Akper Pemkab Purworejo, Kamis (28/3), dengan menunjukkan sertifikat tersebut.

Diketahuinya adanya laporan kehilangan sertifikat tersebut, yang dilaporkan oleh Wahidin (pengelola Akper Pemkab Purworejo dibawah kepengurusan yayasan baru), kata Fauzi, setelah pihak Badan Pertanahan Nasional Purworejo memanggilnya pada Kamis (14/2), untuk meminta keterangan dan informasi berkaitan dengan adanya permohonan penggantian sertifikat karena hilang atas Sertifikat HGB No.10 dan No.14, Grantung, Bayan atas nama Yayasan Manggala Praja Adi Purwa, yang dajukan oleh Bambang Aryawan selaku Ketua Yayasan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo.

Padahal, ungkap Fauzi, baik Wahidin maupun Bambang Aryawan dipastikan mengetahui, kalau sertifikat tersebut masih ada dan berada di tangan pengurus lama.

Hal itu, menurut Fauzi, berdasarkan surat Bambang Aryawan selaku Ketua Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo (didirikan dengan Akte Notaris Sri Rahayu Kasriyani, SH, Notaris di Demak No I tahun 2016), dengan suratnya Nomor: 24/MAPP-BP/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, yang dikirimkan kepada Slamet Darsono selaku ketua yayasan yang lama.

“Isinya meminta Slamet Darsono untuk menyerahkan sertifikat tanah yang dipergunakan untuk lokasi bangunan Akper Pemkab Purworejo,” terang Fauzi.

Namun permintaan tersebut ditolak, dengan surat nomor: 23/YYS-MPAP-PWR/IX/2016 yang pada intinya menolak permintaan tersebut dengan alasan, bahwa tanah tersebut adalah milik Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (tanpa kata Purworejo/yayasan lama) yang didirikan dengan Akte Notaris Iriani Hartati, SH. Notaris di Purworejo, No 10 Tahun 2008.

Menurut Fauzi, antara Yayasan Manggala Praja Adi Purwa (Yayasan Akper Pemkab Purworejo lama) dengan Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo (Yayasan Akper Pemkab Purworejo yang baru), tidak ada hubungan hukum satu sama lain.

Dijelaskan oleh Fauzi, perbuatan kedua orang tersebut (Bambang Aryawan dan Wahidin), menurutnya merupakan perbuatan melanggar hukum pidana formil, baik sendiri-sendiri maupun bersama, sebagaimana diatur dalam KUHP tentang pemberian keterangan palsu kepada penguasa serta keikutsertaan dalam perbuatan pidana, atau setidaknya indikasi adanya niat jahat sudah dilaksanakan.

“Dengan surat pengaduan ini, saya meminta polisi untuk menindaklanjutinya sesuai undang-undang,” pungkas Fauzi di hadapan para wartawan. (Jon)