Ini Jawaban Koster atas Polemik Taksi Konvensional Vs Taksi Online

27 Mei 2019 | 7:04 pm -  Metro

    


Gubernur Bali Wayan Koster menemui ratusan sopir taksi konvensional yang mendatangi kantor Pemprov Bali, Senin, 27 Mei 2019 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Ratusan masa dari taksi konvensional yang tergabung dalam Bali Transport Bersatu (BTB) mendatangi Kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar, Senin (27/5/2019).

Mereka datang sekitar pukul 11.30 Wita untuk mengantarkan 12 orang perwakilannya menemui Gubernur Bali, Wayan Koster.

Seusai menerima 12 orang perwakilan tersebut, akhirnya Koster menemui massa yang memadati pintu masuk kantor Pemprov Bali.

“Prinsip saya, seperti awal tetap berkomitmen untuk menjaga keberadaan taksi konvensional. Karena sudah lama diajak berjuang untuk melayani pariwisata di Bali dan sudah terorganisir dengan baik,” kata Koster yang disambut tepuk tangan para supir taksi konvensional tersebut.

“Oleh karena itu perlu penataan dengan standarisasi pelayanan kepariwisataan. Khususnya bagi para driver yang melayani wisatawan. Inilah yang kami diskusikan tadi (dengan perwakilan orasi, red), dan telah menemui kesepakatan. Somasi akan dituangkan ke dalam peraturan Gubernur Bali,” ujar Koster.

Koster menambahkan, Pergub mengatur zona wilayah yang merupakan pangkalan taksi konvemsional tidak boleh dimasuki oleh taksi online. Menurutnya, taksi konvensional akan ditata dengan baik, agar menjadi ikon dari transportasi pariwisata Bali.

Mobil akan diremajakan. Modalnya akan diakomodir oleh BPD Bali dengan bunga yang paling rendah.

Selain itu, kendaraan juga akan diregister dan dibagikan aplikasinya, sehingga selain mangkal juga dapat melayani penumpang.

“Jadi khusus ini nomornya, tidak ada nomor yang lain. Dibuat system yang tertutup dengan anggota ini,” jelasnya.

Sementara untuk yang di luar konvensional, harus bernomor polisi bali, beridentitas lainnya dan tergabung dalam sebuah organisasi.

“Jadi tidak bisa liar. Kalau liar dia tiba-tiba ada wisatawan, ternyata dia tidak tahu obyek wisata, bahkan tidak bisa bahasa inggris, mau ke rumah sakit dibawa ke super market. Jadi tidak boleh ni. Jadi ini pentingnya, karena Bali daerah pariwisata sehingga harus betul-betul tersandarisasi,” katanya. (*)