KORANJURI.COM – Krisis BBM yang terjadi menunjukkan kerentanan Bali akibat ketergantungan pada energi fosil. Koalisi Pulihkan Bali menyoroti ketika rantai pasok terganggu akan berdampak luas.
Krisis energi karena energi fosil, kata Suriadi Darmoko dari Koalisi Pulihkan Bali, bukan pertama terjadi. Kondisi serupa pernah terjadi termasuk krisis elpiji dan pemadaman listrik.
- Krisis BBM Jadi Alarm: Koalisi Pulihkan Bali menilai krisis BBM di Bali menunjukkan kerentanan akibat ketergantungan energi fosil.
- Gubernur Bali Wayan Koster berencana menambah PLTG 1.550 MW hingga 2031 (PLTMG Pesanggaran 200 MW dan 3 PLTGU 450 MW), yang dinilai justru mengunci ketergantungan terhadap energi fosil.
- Potensi surya Bali 4.800 MW menurut IESR jauh di atas beban puncak 1.164 MW, jadi butuh kemauan politik, bukan soal ketersediaan energi.
“Alih-alih belajar dari krisis ini, Gubernur Bali Wayan Koster justru kembali menyatakan rencana menambah pembangkit listrik berbahan bakar gas fosil,” kata Suriadi dalam siaran pers yang diterima Koranjuri.com, Jumat (23/10/2026).
Dalam pembukaan Pekan Iklim Bali 2026 pada 13 Oktober 2026 lalu, Koalisi Pulihkan Bali mencermati, Gubernur Bali Wayan Koster menyebut transisi energi Bali akan disokong Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 1.550 MW yang dibangun bertahap hingga 2031.
Serta, terdapat 4 pembangkit gas baru yang akan dibangun yaitu, PLTMG Pesanggaran (200 MW) dan PLTGU (3 x 450 MW).
Suriadi mengatakan, tambahan kapasitas tidak serta merta menghapus risiko krisis selama sistem tetap bergantung pada bahan bakar fosil.
Menurutnya, membangun pembangkit gas baru justru mengunci ketergantungan Bali terhadap sumber energi fosil untuk puluhan tahun ke depan.
“Pemerintah tidak belajar dari dampak negatif dan kerugian yang terus menerus dirasakan oleh masyarakat akibat pembangunan dan operasional pembangkit fosil di Bali,” jelasnya.
Suriadi mengatakan, Koalisi Pulihkan Bali mendesak pemerintah menghentikan rencana pembangkit fosil baru. Selanjutnya, menyusun ulang rencana kelistrikan agar sejalan dengan target kemandirian energi dan nol emisi.
Sejalan dengan agenda COP31 di Antalya Turki, kata Suriadi, salah satu langkah melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil adalah dengan elektrifikasi.
Namun, elektrifikasi kendaraan pun belum cukup jika listriknya masih berasal dari fosil. Transisi transportasi harus berjalan beriringan dengan pengembangan energi terbarukan.
“Yang dibutuhkan Bali adalah perubahan sistem energi lewat PLTS,” ungkapnya.
Butuh Kemauan Politik
Bali punya potensi energi terbarukan sangat besar untuk energi surya. Bahkan, jika hanya dengan menggunakan PLTS Atap.
Suriadi menyebut, dari data Institute for Essential Services Reform (IESR), potensi energi surya di Bali mencapai 4.800 MW, jauh di atas kebutuhan beban puncak tertinggi pada Oktober 2024 yang hanya sebesar 1.164 MW.
“Seharusnya tidak ada lagi perdebatan tentang sumber energinya tersedia atau tidak, tapi apakah pemerintah punya political will untuk melakukannya,” jelasnya.
Suriadi menambahkan, kemandirian energi bukan diukur dari banyaknya pembangkit. Tapi, dari kemampuan memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan tanpa terus bergantung pada fosil.
“Bali tak perlu menunggu krisis berikutnya untuk mengubah arah kebijakan,” jelas Suriadi. (Way)
