KORANJURI.COM – Kepala Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Bali (KPwBI) Achris Sarwani mengatakan, data dan survei menjadi potret untuk memahami kondisi yang sedang terjadi.
Selama ini, Bank Indonesia mengukur kondisi perekenomian dari berbagai sektor bahkan hingga tingkat rumah tangga. Untuk mendapatkan informasi, BI membutuhkan Liaison atau penghubung.
Informasi dari para responden itu, kata Achris, menjadi masukan penting dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Informasi yang diperoleh dari para responden seringkali menjadi sinyal awal dalam mengidentifikasi peluang maupun risiko perekonomian.
“Data dari survei tadi ibarat potongan puzzle yang saling melengkapi, tidak ada satu pun data yang mampu menjelaskan secara utuh,” kata Achris dalam Temu Wirasa di Denpasar, Jumat, 23 Oktober 2026.
Namun, ketika data digabungkan secara bersama-sama, maka sseluruh informasi tersebut akan membentuk gambaran ekonomi Bali yang lebih komprehensif.
Sinyal yang muncul dari kondisi di lapangan menjadi alat pendeteksi dalam memperkuat respon kebijakan. Data yang diolah, kemudian disampaikan melalui forum TPID dan TP2DD.
“Apa yang kami sampaikan melalui survei tadi merupakan sinyal yang terjadi di lapangan, kondisi riil yang ada di lapangan,” jelasnya.
Menurut, Achris setiap angka memiliki cerita. Setiap perjalanan data menjadi perjalanan penting dalam proses perumusan kebijakan ekonomi
“Data yang disampaikan bukan sekedar angka atau isian kuesioner tapi mencerminkan kondisi pada perekonomian Bali secara nyata,” ujarnya.
Dari angka hingga berfaedah untuk masyarakat luas, melewati alur yang dimulai oleh responden, data, analisis, asesmen dan manfaat.
“Dalam prakteknya berbagai langkah pengendalian tidak diambil sendiri. Informasi tersebut kita analisis untuk mengidentifikasi sumber tekanan inflasi dan menjadi salah satu masukan penting,” jelas Achris.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha.
“Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 sebesar 5,82 persen tertinggi di Indonesia, empat di atas Bali itu semua daerah penghasil sumber daya alam atau tambang. Hanya Bali yang non tambang, berbasis ekonomi kemasyarakatan,” kata Koster.
Ia mengungkapkan, ada perbedaan terkait ekonomi berbasis kemasyarakatan dan berbasis sumber daya alam.
“Bedanya sangat jauh. Kalau ekonomi berbasis sumber daya alam menghasilkan triliunan tapi siapa yang dapat, kebanyakan pengusaha rakyat sedikit,” jelasnya.
Bali dengan 60% ekonomi ditopang dari sektor pariwisata memberikan peningkatan signifikan terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat.
“Jadi setiap pertumbuhan ekonomi Bali akan berdampak pada pendapatan per kapita penduduk,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster. (Way)
