Penjelasan Kuasa Hukum atas Aduan terhadap LPK Dharma dan RSN

    


RSN (tengah) bersama pengacaranya, dari kiri: Gde Mulya Agus Jaya, Fredrik Billy, Kaspar Gambar, Derry Firmansah, dari kantor Advokat BILLY & Partners - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Buntut dari adanya pengaduan masyarakat (dumas) yang dilaporkan di Polresta Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2020, pihak teradu LPK Dharma dan RSN melalui 4 kuasa hukumnya dari kantor Advokat Billy & Partners melakukan klarifikasi, pada Rabu (9/9/2020).

Empat kuasa hukum yang mendampingi masing-masing, Fredrik Billy, Kaspar Gambar, Derry Firmansah, Lonny Rihi, Valerian L. Wangge dan Gde Mulya Agus Jaya.

Dalam persoalan ini, LPK Dharma dan Rahman Sabon Nama dianggap ingkar atas penyelenggaraan program magang ke Jepang dan program kuliah sambil kerja di Taiwan.

“Kami sangat heran dengan adanya tindakan peserta tersebut, yang melakukan pengaduan masyarakat karena selama ini, antara calon peserta yang tidak lulus tersebut, sangat baik hubungannya, mereka ditempatkan di asrama,” kata Fredrik Billy.

Dijelaskan Fredrik, awal pengaduan ini dimulai adanya nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan LPK Dharma pada tanggal 5 April 2018. MoU itu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama No. HK.8/KB-PENGKAB FLT/2018, NO. 061/LPKD/IV/2018 tertanggal 23 April 2018.

Perjanjian kerjasama itu berisi tentang penyelenggaraan program magang ke Jepang bagi generasi muda Flores Timur. Kemudian, berlanjut lagi pada perjanjian kerjasama antara beberapa pihak yakni, Pemkab Flotim, STIMIK STIKOM Bali, LPK Dharma dan BRI Cabang Larantuka.

Oleh Pemerintah Flores Timur, kata Fredrik, atas kemauan dan kesadaran sendiri, anak-anak muda tersebut, mendaftar di BLK Dinas Tenaga Kerja. Setelah itu, LPK Dharma diundang datang untuk menyeleksi calon peserta serta tes tulis dan tes fisik.

Sedangkan tes lanjutan, dilakukan di Bali, yang dilakukan secara langsung pihak oleh Cento Cooperative Kiyoto Jepang.

“Sebagaimana perjanjian kerja sama tersebut, maka pihak Pemerintah Flores Timur menyiapkan peserta magang dan kuliah sambil kerja sesuai kesepakatan. Sedangkan LPK Dharma mempunyai kewajiban melatih peserta sesuai program pemagangan,” jelas Fredrik.

“Pelatihan itu dilakukan oleh LPK Dharma setelah calon peserta dinyatakan lulus oleh pihak penerima pemagangan di Jepang maupun kampus yang ada di Taiwan,” tambahnya.

Fredrik melanjutkan, angkatan I tahun 2018 dari program tersebut sebanyak 54 orang. Mereka terjaring dalam 2 tahapan. Tahapan pertama sebanyak 17 orang perempuan dan tiba di Bali 31 Juli 2018. Dari 17 orang tersebut, yang berhasil ke Jepang sebanyak 4 orang, dan program magang ke Taiwan 5 orang untuk kuliah sambil kerja.

“Sedangkan 5 orang lagi pulang ke kampung karena berbagai alasan dan tidak melanjutkan program. Kemudian masih sisa lagi 3 orang,” terangnya.

Nasib 3 orang yang tersisa tersebut, dikatakan Fredrik, per 25 November 2019, dikuliahkan oleh LPK Dharma dengan menggunakan dana talangan dari LPK Dharma. Dalam perjalanan selanjutnya, 1 orang sudah dapat visa dan 2 orang sedang proses visa. Namun karena pandemi Covid-19, 1 orang yang sudah mengantongi visa tidak berangkat dan 2 orang dalam proses visa juga tidak dilanjutkan lagi.

Satu orang yang sedang proses visa itu akhirnya kembali ke Flores Timur. Sehingga, tersisa 2 orang ditampung di asrama.

Tidak Lolos Magang

“Mereka sebenarnya sudah sangat paham dengan keberadaan dan kondisinya karena tidak lolos magang atau kuliah sambil kerja di luar negeri,” kata Fredrik.

Sejak awal, calon peserta itu telah diberikan berbagai macam kursus dan pelatihan untuk program keluar negeri. Namun menurut Fredrik, untuk masuk ke universitas di Taiwan, pihak LPK Dharma tidak dapat mengintervensi kampus yang ada di sana.

Demikian pula, beberapa kali LPK Dharma sudah mengurus visa mereka di Taipei Economic and Trade Office (TETO) Surabaya dan Jakarta. Namun visa mereka tidak dapat keluar.

“Dan sekali lagi, masalah visa pihak LPK Dharma tidak dapat mengintervensi di kedutaan. Sehingga penipuan macam apa yang dilakukan oleh LPK Darma dan RSN?” tanya Fredrik.

“Dasar hukum jelas, ada Perjanjian kerja sama antara Pemkab Flores Timur dengan LPK Dharma dan pendaftaran mereka melalui BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur,” tambahnya.

Fredrik Billy kembali menekankan, LPK Darma hanya melakukan pelatihan selama di Bali dan mengurus visa, kemudian memberangkatkan. “Kalau lulus pasti dapat visa,” kata Fredrik.

Laporan ke Polresta Denpasar, kata Fredrik Billy, sifatnya masih pengaduan masyarakan (dumas) dan belum ada Laporan Polisi. Pihaknya berharap persoalan itu dipercayakan kepada penyidik untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

“Tidak perlu mendahului pekerjaan penyidik. Selaku kuasa hukum, menurut kami, sangat aneh dengan opini yang berkembang yang hanya berdasarkan logika. Apalagi ditambahkan, adanya dugaan human trafficking yang dilakukan oleh LPK Dharma,” Fredrik Billy megatakan.

Fredrik menambahkan, program magang serta kuliah sambil kerja yang dilakukan oleh LPK Dharma sudah memenuhi ketentuan dan mekanisme yang berlaku antara lain, adanya legalitas dari LPK Dharma sendiri yang sudah menyalurkan 131 orang untuk magang di Jepang.

Perekrutan juga sudah mengacu pada usia calon peserta yakni, diatas 19 tahun, mendapatkan ijin orangtua menggunakan paspor dan visa sesuai penggunaannya, diurus oleh Lembaga yang mempunyai izin dari Menteri Tenaga Kerja RI.

“Yang melaporkan ini adalah mereka yang tidak lulus tes baik ke Jepang, maupun ke Taiwan. Tidak lolosnya mereka karena keterbatasan pengadu didalam mengikuti test dan wawancara dengan pihak asing dan juga masalah visa yang menjadi otoritas kedutaan. Disamping, selama masa Pandemi Covid-19 ini maka seluruh proses administrasi berkaitan dengan kepengurusan visa di TETO Surabaya dan Jakarta jadi terhambat,” jelas Fredrik. (Way/*)