Jawaban Pemprov Bali Soal Penurunan Baliho Capres-Cawapres di Lokasi Kunker Jokowi

oleh
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 3 Sukawati didampingi oleh Pj. Gubernur Bali SM. Mahendra Jaya (kanan) dan Kepala SMK Negeri 3 Sukawati I Gusti Ngurah Made Umbara (kiri), Selasa, 31 Oktober 2023 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Sejumlah baliho yang terkait dengan capres-cawapres maupun bendera partai di lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Batubulan, Gianyar diturunkan oleh Satpol PP Provinsi Bali.

Penurunan alat peraga kampanye dan atribut politik itu dilakukan dalam radius 200 meter. Sekretariat Daerah Provinsi Bali memastikan, penurunan alat peraga kampanye itu telah dikoordinasikan bersama para pemilik alat peraga.

“Sudah disepakati bersama bahwa lokasi-lokasi kunjungan kenegaraan harus dibersihkan dan dirapikan dengan baik,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Selasa, 31 Oktober 2023.

Namun, pada saat acara ternyata masih ada alat peraga kampanye yang terpasang dalam radius yang ditentukan.

“Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasat Pol PP Provinsi Bali untuk turun langsung menertibkan alat peraga yang berada dalam radius tersebut,” kata Dewa Indra.

Menurutnya, koordinasi dilakukan bersama kabupaten Gianyar sebagai lokasi kunjungan kepala negara. Dalam Rakorwil yang melibatkan pihak Istana, kata Dewa Indra, disampaikan bahwa Pemkab Gianyar untuk berkoordinasi dengan pemilik alat peraga yang terpasang di sekitar lokasi acara, baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses.

Penertiban atribut partai itu dilakukan secara temporer atau hanya pada saat presiden melakukan kunjungan di Batubulan, Gianyar. Setelah itu, menurut Dewa Indra, alat peraga kampanye itu akan dipasang kembali.

“Seandainya saja pihak Pemkab dan pihak terkait lainnya berkoordinasi dengan baik dengan para pemilik alat peraga, pihak Satpol PP Provinsi tidak perlu turun langsung,” ujarnya.

Dewa Indra menepis, penurunan baliho dan atribut partai itu punya tujuan tertentu. Menurutnya, Pemprov Bali menjaga netralitas ASN di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini.

“Tidak ada tendensi politik apapun. Kami sebagai aparatur sipil negara berkomitmen untuk selalu netral,” kata Dewa Indra. (Way)

Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS

KORANJURI.com di Google News