IPKN Bali Terbentuk, Organisasi Profesi Wadah Pemeriksa Keuangan Negara

    


Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, pemerintah membutuhkan pejabat pemeriksa yang kredibel dan profesional. Karena hal itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat.

Pihaknya mengapresiasi dibentuknya Institut Pemeriksaan Keuangan Negara (IPKN) sebagai organisasi profesi yang mewadahi pemeriksa keuangan negara.

“Jika pejabat pemeriksanya profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tata kelola administrasi keuangan pemerintah akan makin baik. Hal ini tentunya akan memberi aura positif bagi wajah birokrasi,” kata Dewa Indra di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Selasa (4/8/2020).

IPKN memiliki tugas menyusun kode etik panduan bagi pejabat pemeriksa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara lebih profesional. Pembentukan organisasi itu, menurutnya, jadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pemeriksaan yang makin profesional.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryono Suliyanto menjelaskan, pembentukan IPKN merupakan amanat Permenpan RB Nomor 49 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Pembentukan IPKN bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara. IPKN menyelenggarakan kegiatan antara lain pengembangan standar pemeriksaan, metodologi, teknik pemeriksaan yang baik.

“Selain itu juga menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesi bagi anggota, menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional dan internasional,” jelas Sri Haryono Suliyanto.

Dalam kepengurusan IKPN Wilayah Bali, Ketua BPK RI Sri Haryono Suliyanto menduduki jabatan ketua, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra duduk dalam Dewan Konsultatif bersama Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Bali Made Gede Wirakusuma dan Prof. Dr. I Made Arya Utama.

Kepala BPKP Perwakilan Bali Ari Dwikora Tono dan Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada menempati posisi sebagai Ketua I dan Ketua II. (*)