Gubernur Bali Harapkan DIPA 2022 Terealisasi Bulan Januari

    


Serahkan DIPA 2022, Gubernur Koster Minta Bupati/Walikota dan Instansi Vertikal Kelola Anggaran Tepat Sasaran - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Gubernur Koster berharap dengan penyerahan DIPA di awal bulan Desember 2021 ini, Kementerian/Lembaga dan daerah bisa langsung melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022. Ia juga berharap anggaran direalisasikan mulai awal bulan Januari tahun depan.

Secara substansial, DIPA bermakna sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang merupakan amanah rakyat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya minta pengelola anggaran harus membawa perubahan, setiap program yang dibuat harus tepat sasaran dan tepat waktu serta memberikan kesejahteran kepada masyarakat. Jadi saya minta kerja yang optimal karena Pusat sudah optimal membantu kita di Provinsi Bali terutama dalam anggaran,” kata Koster.

Selanjutnya, Gubernur Bali menekankan para pengelola anggaran agar terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas Kementerian/Lembaga untuk menciptakan kebijakan yang utuh, komprehensif, dan berkesinambungan.

Hal-hal pokok dalam APBN Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan mencakup, Bidang Kesehatan diarahkan untuk lanjutan penanganan Covid-19, penguatan kualitas kesehatan, dan reformasi sistem kesehatan.

Reformasi sistem kesehatan dilakukan melalui transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, serta pengembangan teknologi informasi layanan kesehatan.

Bidang Perlindungan Sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tenaga kerja, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM.

Kegiatan strategis dilakukan mencakup penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan reformasi perlindungan sosial.

Bidang Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM, PAUD, sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi dan profesionalitas guru, serta vokasi. Integrasi anggaran penelitian, pengembangan, dan penerapan dilanjutkan dan benar-benar berorientasi hasil.

Bidang Infrastruktur difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta penyelesaian proyek prioritas dan strategis.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) difokuskan untuk percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional, pemerataan akses dan konektivitas broadband, serta pembangunan pusat data nasional dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Bidang Ketahanan Pangan diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan. Kegiatan yang dilakukan mencakup peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman.

Bidang Pariwisata diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas, antara lain, pengembangan pariwisata dan
ekonomi kreatif (Parekraf) pada aspek 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas) dan 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta).

Selain itu, Gubernur Koster dalam kerangka pembangunan daerah Bali, sesuai Visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru’., kembali menekankan kepada seluruh Bupati/Walikota dan pimpinan instansi vertikal di Bali, untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 mendatang.

“Jangan ada ego sektoral, atau ego kewilayahan, semuanya harus terintegrasi dan terkoordinasi. Dalam melaksanakan program, jangan lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran atau hanya sekedar merealisasikan program 100 persen. Justru yang terpenting adalah merealisasikan program sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho mengatakan bahwa DIPA Tahun 2022 ditetapkan dan diserahkan di awal Desember dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat langsung dimulai di awal tahun dan dengan harapan agar dapat mendukung penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, dan berbagai prioritas pembangunan.

Lebih lanjut, Teguh Nugroho mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk Provinsi Bali tahun 2022 sebesar 22,37 Triliun terdiri dari Belanj K/L: 11.24 Triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): 11.13 Triliun.

Diharapkan, dengan adanya penyerahan DIPA ini dapat dilakukn percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang dan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaliran DAK Fisik dan Dana Desa serta Optimalisasi peran aparat pengawasan internal untuk mengawal pelaksanaan progran dan kegiatan. (*)