KORANJURI.COM – Bank Indonesia bersama Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 dengan tema ‘Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan’.
Acara dihadiri oleh Presiden, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua TPIP, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur dan Walikota/Bupati seluruh Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, sampai Juli 2021, inflasi terjaga rendah sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan.
Inflasi 2021 dan 2022 diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran sasarannya yaitu 3,0±1%. Meskipun, resiko kenaikan inflasi di tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan harga komoditas dunia.
“Inflasi yang terjaga menjadi momentum memperkuat peran UMKM pangan dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Perry, Kamis, 26 Agustus 2021.
Ia menambahkan, peran UMKM perlu diperkuat dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi disertai adaptasi penggunaan teknologi digital yang diperluas guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga.
Transformasi untuk mendukung peran UMKM perlu terus dilakukan melalui pengembangan klasterisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan.
“Transformasi digital UMKM diarahkan untuk terus meningkatkan daya saing, tidak hanya dalam mata rantai pasok lokal dan nasional, tetapi hingga mata rantai global,” jelasnya.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara Rakornas Pengendalian Inflasi 2021. Presiden menekankan tiga hal penting kepada TPIP untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.
Pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.
Kedua, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Hal ini antara lain dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.
Ketiga, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
Dalam acara itu, Presiden juga menganugerahkan penghargaan TPID Awards kepada Provinsi, serta Kabupaten/Kota, yang dinilai berhasil dalam merealisasikan program pengendalian inflasi di daerahnya selama tahun 2020.
TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Bangli masuk sebagai nominasi pemenang TPID Berprestasi untuk kategori TPID Kabupaten/Kota Non IHK wilayah Jawa-Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho mengapresiasi seluruh upaya TPID se-Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.
Sementara, Kepala Perwakilan wilayah Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho memberikan apresiasi atas prestasi TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Bangli yang telah mewakili Provinsi Bali sebagai nominasi pemenang TPID Awards tahun ini.
“Kita harapkan agar prestasi ini dapat memotivasi TPID lainnya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan program-program pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing,” kata Trisno.
Kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, kata Trisno, siap bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait untuk pengembangan program pengendalian inflasi unggulan ke depannya. (Way)
