KORANJURI.COM – Kabupaten Badung diprediksi bakal mengalami defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun sampai akhir 2024.
Defisit diperkirakan terjadi karena APBD lebih menekankan belanja hibah yang terus naik menjadi Rp2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun.
Selain itu, juga adanya proyeksi penagihan yang diperoleh dari rasio penagihan piutang tahun 2023 sebesar 40 persen dengan kategori lancar, kurang lancar dan ragu-ragu.
Pj. Sekda Badung IB Surya Suamba mengatakan, realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan bulan Juli tahun 2024 tercapai sebesar Rp3,9 triliun dari Rp6,7 triliun.
“Data-data yang ada dari kita diproyeksikan atau dinilai oleh Provinsi bahwa kita tidak akan mampu mencapai sesuai yang kita akan rencanakan,” kata Suamba, Sabtu, 14 September 2024.
Namun, PAD yang bersumber dari target kunjungan wisatawan naik menjadi 64 persen dari junjungan wisman sebanyak 7 juta. Dari proyeksi ini ada pendapatan sebesar Rp630 miliar per bulan.
BPS juga mencatat, spending money wisata mancanegara dalam satu kunjungan menghabiskan rata-rata Rp3.900.000 per wisatawan.
Ketua sementara DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, hasil evaluasi dari gubernur bersifat final. Pemerintah Kabupaten Badung menurutnya, siap melakukan terobosan untuk menutup defisit.
Menurutnya, ada hitungan yang belum akurat terkait pajak hotel dan restoran (PHR) atas kunjungan Wisatawan yang hanya menghitung wisman. Sedangkan wisatawan domestik belum masuk hitungan.
“Saya tidak setuju terhadap opsi kenaikan pajak karena akan sangat memberatkan masyarakat,” kata Putu Parwata.
Namun, pihaknya memfokuskan pada penghitungan pajak hotel dan restoran berbasis online. Untuk mengoptimalkan penghitungan PHR dirinya minta agar pemerintah melibatkan tenaga P3K.
“Libatkan tenaga honorer untuk input data, saya yakin akan ada penambahan PAD yang signifikan,” kata Putu Parwata. (Way)
