KORANJURI.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pengecekan lapangan terkait program tiga juta rumah pemerintah.
Maruarar bersama Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya berada di Kecamatan Sukasada dan Seririt, Buleleng, Selasa (28/2/2025).
Di perumahan Taman Wira Lovina, Sukasada, terdapat 1.100 unit rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kita sedang membuat formulasi baru tahun ini. Tujuannya satu, untuk penganggaran rumah subsidi yang jumlahnya semakin meningkat, rakyat sebagai konsumen dapat manfaat nomor satu,” kata Maruarar.
Di Banjar Asem, Menteri PKP kembali menyatakan pentingnya program perumahan yang tepat sasaran dan bebas dari pungutan liar.
Dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah mengalokasikan dana Rp20 juta per rumah untuk bahan bangunan dan upah tukang.
“Dengan anggaran terbatas harus ada prioritas. Juga mendapatkan developer yang tepat. Tepat sasaran yang membutuhkan,” kata Maruarar.
Ia juga mengingatkan agar lahan pertanian produktif tidak digunakan untuk perumahan.
Khusus untuk Bali, Maruarar menekankan perlunya hunian yang sesuai dengan kultur budaya setempat.
“Usulan tentang rumah untuk seniman juga sudah kita pikirkan dan akan kita bahas serius,” ujarnya.
Dalam kurun waktu 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025, total rumah KPR subsidi melalui perbankan mencapai 36.057 unit di seluruh Indonesia. Nilainya hingga Rp4,54 triliun. Suplai stok tambahan sebanyak 43 ribu unit dan dalam proses pembangunan sebanyak 10.440 unit.
“Kita buat sistem kementerian kami agar lebih cepat dan efisien bagi masalah agar Presiden juga bisa cek progresnya,” kata Maruarar Sirait.
Pj. Gubernur Bali SM. Mahendra Jaya berharap program perumahan tersebut dapat menjangkau masyarakat dengan kemiskinan ekstrem di Bali
“Kami punya data yang akurat dan dapat membantu pihak kementerian terkait,” ujarnya. (Way)
