SE Gubernur Bali 03/2021 Berlakukan PPKM Skala Mikro

    


Gubernur Bali Wayan Koster - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Menyikapi masih tingginya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali yang ditandai dengan peningkatan kasus harian, Gubernur Bali Wayan Koster kembali membuat kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 03 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

SE yang ditandatangani gubernur asal Sembiran, Buleleng, per 8 Februari 2021 tersebut, juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Pergub No 46 Tahun 2020 tentang Penerapan dan Penegakan Pendisiplinan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, dan juga berdasarkan SE Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

Dalam SE ini, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis desa/kelurahan di kabupaten/kota se-Bali, berdasarkan peta zonasi Covid-19 tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh bupati/walikota se-Bali dengan mempedomi Inmendagri tersebut.

Yakni, membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan bekerja di kantor (Work from Office) maksimal 50 persen, sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Mengutamakan bekerja dari rumah (Work from Home) bagi pegawai yang bertempat tinggal di luar kabupaten atau luar keberadaan kantor. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).

Bagi sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, keuangan, perbankan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, pengaturan kapasitas, dan penerapan prokes secara lebih ketat.

Kegiatan di restoran, warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan 50 persen dari kapasitas normal dan layanan pesan antar (dibawa pulang), tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional maksimal sampai pukul 21.00 WITA dengan menerapkan prokes ketat. Kegiatan di mall, beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 WITA.

Di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi dan jarak pengunjung, serta beroperasi maksimal sampai 21.00 WITA. Sektor konstruksi,diizinkan beroperasi 100 persen.

Menghentikan sementara atau memperketat kegiatan di fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas. Transportasi umum lokal, dilaksanakan dengan mengatur kapasitas, waktu operasional, dan menerapkan prokes ketat.

Kepada perbekel/lurah, bersinergi dengan bendesa adat agar segera membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 berbasis Desa Adat dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur dalam keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tentang pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong. Sebelum dibentuk, pelaksanaan PPKM berbasis desa/kelurahan ditangani oleh relawan desa/kelurahan.

Mengaktifkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 berbasis desa adat sebagai wadah aktivitas Satgas Gotong Royong.

Sementara itu, Kasat Pol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, mulai hari ini, Selasa (9/2) hingga Senin (22/2) akan dilakukan kegiatan PPKM berbasis mikro di seluruh wilayah Bali. Penekanannya dilakukan di desa adat dan dinas.

“Pembatasannya juga lebih intensif dilakukan masing-masing desa. Jadi Satgas Provinsi dan Kabupaten, membackup,” jelasnya, Senin (8/2/2021).

Menurutnya, PPKM ini sama seperti sebelumnya. Hanya saja, juga melibatkan dari unsur desa yang diberdayakan. Dan termasuk juga pengetatan di objek wisata. Pihaknya pun menegaskan bahwa PPKM mikro telah siap dilaksanakan.

“Masyarakat secara umum kondusif menerima itu. Namun, ada juga yang sebagian kecil merasakan sebagai beban karena faktor ekonomi. Tetapi jangan lupa, tugas pemerintah itu menjaga masyarakat yang sehat, merawat yang sakit sehingga tidak fatal,” ujarnya.

Dengan penerapan tersebut, pihaknya berharap dapat menekan laju pertambahan kasus positif, sehingga perekonomian segera pulih.

“Saya harap masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan. jadi intinya, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya. Namun, pembatasan yang harus dilakukan sesuai dengan aturan protokol kesehatan,” jelasnya. (Way)







    




News

BERITA PILIHAN

    

Kembali ke Atas