Pemprov Bali Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

    


Pemprov Bali melakukan panandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik antara pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, Rabu, 4 Maret 2020 - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyatakan, Pemprov Bali siap melakukan transformasi birokrasi dari konvensional menuju digital.

Menurutnya, ekosistem birokrasi digital sudah dibangun. Hanya saja, menurutnya, dalam mengoperasikan sistem baru, membutuhkan perjanjian kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

Mengingat, banyak dokumen resmi dari pemerintah yang harus dijaga keamanannya.

“Untuk itu harus ada proteksi keamanan. Terlebih ada tanda tangan barcode para pejabat, sehingga tidak disalahgunakan,” kata Sekda Dewa Made Indra, Rabu, 4 Maret 2020.

Pemprov Bali melakukan panandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik antara pemerintah Provinsi Bali dengan Balai Sertifikasi dan Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara. Penandatanganan dilakukan di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu, 4 Maret 2020.

Pemprov Bali, dikatakan Sekda, mulai membangun infrastruktur dan melatih SDM untuk memulai perubahan yang akan dilakukan. Dengan demikian, digitalisasi birokrasi moderen bisa dimulai di lingkungan Pemprov dan unsur vertikal lainnya.

“Kita bersama sama membangun komitmen dan sistem yang kuat dalam mewujudkan e-government menuju Bali smart island,” ujarnya.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Siber dan Sandi Negara Giyanto Awan Sularso menambahkan, kerjasama Badan Siber dan Sandi Negara dengan Pemprov Bali, menjadi terobosan dalam penyediaan sertifikasi elektronik dari Aparatur Sipil Negara kepada masyarakat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah katalisa dalam mempercepat terwujudnya smart government dan menjadi penyedia data yang akurat untuk masyarakat.

“Kehadiran dan penerapan SPBE dalam birokrasi terbukti punya dampak positif pada efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, para pejabat dapat menggunakan tanda tangan barcode yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak terikat ruang dan waktu,” kata Giyanto.

Perjanjian yang dilakukan, sekaligus menempatkan Pemprov Bali di urutan ke 18 sebagai provinsi yang menerapkan SPBE. (Way/*)