KORANJURI.COM – Ombudsman RI (ORI) Provinsi Bali menyerahkan hasil dan piagam penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin, 8 Januari 2024.
Sekda Dewa Indra memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang merupakan mitra Pemprov Bali. Dewa Indra berharap tidak berpuas diri menerima hasil ini. Namun, dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Terutama, di bidang pelayanan publik.
Ia meminta penilaian tidak hanya dilakukan untuk semua OPD, agar kualitas pelayanan Pemprov Bali semakin maksimal.
“Jika masuk kategori pelayanan kita banyak ada UPT, jika di bidang administrasi semua OPD juga bisa dinilai. Jadi semua OPD bisa berbenah, bukan hanya yang dinilai saja,” kata Dewa Indra.
Ketua Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan, tahun lalu ada tiga OPD yang dinilai yakni, Dinas Pendidikan dengan skor 95.56.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan skor 96.39, dan RSUD Bali Mandara dengan skor 97.43. Pemprov Bali menempati peringkat ketiga.
“Jadi skor keseluruhan Pemprov Bali adalah 96.46, dengan kategori A dan opini Kualitas Tertinggi,” jelas Sri Widhiyanti.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai masukan Pemprov Bali akan disampaikan ke Ombudsman Pusat. Terkait kajian Desa Adat, ia pun mengapresiasi Dinas PMA yang bergerak cepat menjalankan kajian.
“Tanggal 28 Agustus 2023 kami serahkan kajiannya ke Dinas PMA, dan 22 November 2023 hasil kajian kami berupa pembuatan SOP hingga sosialisasi hasil Pesamuhan Agung sudah dijalankan semua. Kami apresiasi langkah cepat Pemprov Bali,” ujarnya. (Way)
Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS
