Kadispar Bali Jamin Tak Ada Sweeping Wisatawan Pasca Pengesahan UU KUHP

    


Wisatawan domestik yang datang ke Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Disahkannya RUU KUHP menjadi Undang-Undang memicu kekhawatiran pelaku usaha wisata. Bahkan wisatawan asing. Isu UU KUHP juga mendapat sorotan media asing.

Meredam kekhawatiran itu, Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun menyatakan, wisatawan yang berlibur di Bali mendapat perlakuan sama seperti yang telah dilakukan.

“Tidak akan ada sweeping atau tindakan hukum terhadap wisatawan, akibat penetapan Undang-Undang tersebut,” kata Tjok Bagus, Kamis, 8 Desember 2022.

Tjok Bagus juga menjamin bahwa seluruh wisatawan akan tetap aman dan nyaman, saat menikmati liburannya di Bali.

Ia menambahkan, pasal 415 dan 416 KUHP yang baru disahkan, mengandung delik aduan. Jadi tindakan pidana hanya berlaku, jika ada pihak yang melaporkan, dan itupun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang.

Laporan hanya boleh dilakukan oleh suami atau istri, bagi yang sudah berstatus menikah sah. Atau oleh orang tua bagi yang masih bujang.

Justru dengan adanya KUHP ini, kata Tjok Bagus Pemayun, situasi akan lebih kondusif. Sehingga, tidak ada tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Sekali lagi saya sampaikan, agar seluruh wisatawan dan calon wisatawan yang mau berlibur ke Bali tidak perlu merasa takut. Bali masih aman, masih nyaman. Datanglah ke Bali kami menunggu kedatangan kalian di Bali, welcome back to Bali,” kata Tjok Bagus.

Sementara, ketua Indonesia Hotel Manager Association (IHGMA) Bali Yoga Iswara menambahkan, seluruh hotel di Bali memberikan jaminan kerahasiaan data wisatawan.

Hotel di Bali tidak pernah mempersoalkan dan menanyakan status hubungan, jika ada pasangan wisatawan yang menginap.

“Semua akan diperlakukan istimewa sebagaimana layaknya wisatawan,” jelasnya.

Pendapat serupa juga disampaikan Ketua PHRI Badung, IGAN Rai Suryawijaya, KUHP justru mempertegas sesuatu yang sebelumnya masih sumir.

“Dulu semua orang bisa melaporkan orang yang dicurigai, aparat bisa melakukan sweeping, kelompok masyarakat bisa melakukan penggrebekan,” kata Rai Suryawijaya.

Menurut Rai, jika hal itu terjadi di Bali, justru akan membuat situasi menjadi tidak kondusif. Karena Bali adalah daerah tujuan wisata internasional, yang dikunjungi oleh jutaan orang dengan latar belakang budaya, adat dan tradisi yang berbeda. (Way)

Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS