KORANJURI.COM – Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20 di tahun 2022. Sebagai tuan rumah atau presidensi, Indonesia memiliki kewenangan penuh mengatur pembahasan maupun agenda pembahasan.
G20 merupakan gabungan negara maju dan berkembang yang terdiri dari 19 negara ditambah 1 Uni Eropa. Kelompok 20 negara ini menjadi presentasi dari 66% penduduk dunia, PDB 85% dunia di 20 negara dan 75% nya adalah perdagangan.
“G20 berawal dari G7 yang dibentuk saat krisis moneter 98. Kemudian pada 2008 terjadi global financial crisis (GFC), di tahun 2008 pula untuk pertama kalinya kepala negara hadir di Washington, dan sejak itu forum G20 jadi prestisius,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda, Rabu, 26 Januari 2022.
Rizki menambahkan, forum G20 menjadi sarana bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa agar sejajar dengan bangsa lain di dunia. Indonesia sebagai presidensi G20 juga bermakna kepercayaan, kepemimpinan, penyambung lidah dan fasilitator konsensus.
“Sebagai fasilitator, Indonesia bisa menjembatani negara berkembang dan miskin, terutama soal debt (hutang),” tambah Rizki saat jadi pembicara acara Capacity Building (CapBul) Media di Denpasar.
Dalam penyelenggarannya setiap tahun, presidensi ditunjuk berdasarkan kesiapan negara. Tahun 2022, tingkat estafet G20 seharusnya dipegang oleh India. Namun, negeri ‘Jawaharlal Nehru’ itu tidak siap jadi tuan rumah.
Indonesia melihat peluang tersebut dan menyatakan kesiapannya sebagai presidensi G20 yang puncaknya berlangsung pada November 2022. Indonesia memegang tampuk kepemimpinan G20 sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Dalam rentang waktu setahun, ada 157 pertemuan yang digelar secara hybrid maupun pertemuan langsung.
“Dalam serva track atau jalur pembuka, Presiden Jokowi meminta fokus 3 hal pembahasan yakni, kesehatan, digital ekonomi, energy sustainability atau green economic,” kata Rizki. (Way)
