Hingga Oktober, Penyerapan Dana Desa Kebongunung, Loano, Capai 80 Persen

    


Penyaluran BLT, salah satu realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Kebongunung, Loano, Purworejo - foto: Sujono/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Penyerapan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 di Desa Kebongunung, Loano, Purworejo hingga Oktober 2021 sudah mencapai 80 persen.

Pencapaian itu, dari hasil realisasi pencairan DD tahap satu dan tahap dua, yang dilaksanakan dalam banyak kegiatan.

Menurut Kepala Desa Kebongunung, Fatah Kusumo Handogo, SE, di tahun anggaran 2021 ini, DD yang diterima mencapai Rp 764 juta. Dari jumlah itu, sudah dilakukan pencairan untuk tahap satu Rp 304,9 juta, dan tahap dua Rp 305,8 juta.

“Untuk tahap ketiganya sejumlah kurang lebih Rp 148 juta, sedang dalam pengajuan,” ujar Fatah, Selasa (12/10/2021).

Fatah, yang didampingi Sekdes Avif Sulaiman menjelaskan, ada banyak kegiatan terkait penggunaan dana desa.

Meskipun ada perubahan di pertengahan tahun dengan menyesuaikan kondisi, namun ada beberapa kegiatan yang dicancel, seperti kegiatan bimbingan belajar untuk kelompok belajar usia sekolah, yang dicancel menjadi tidak ada karena terkendala dengan prokes.

“Penggunaan DD ini, terbagi menjadi beberapa bidang, yakni, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembiayaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan, bidang tanggap darurat bencana dan mendesak,” ungkap Fatah.

Penggunaan DD tahap satu, kata Fatah, dipergunakan untuk kegiatan pemutakhiran profil desa untuk SDGs, penyelenggaraan musyawarah desa, intensif guru PAUD-TK, rehab atap gedung TK Tri Peni, operasional kegiatan posyandu, PPKM, pembangunan jalan desa, pembangunan drainase, pemasangan banner informasi publik/infografis, pengelolaan sarana prasarana jaringan internet, penyelenggaraan Pos Covid-19, penyelenggaraan tanggap darurat bencana alam, dan BLT DD,

Tahap kedua, jelas Fatah, direalisasikan untuk kegiatan musyawarah desa reguler, musyarawah desa lainnya, penyusunan dokumen perencanaan desa, intensif guru PAUD, TK dan madrasah non formal milik desa, pembangunan jalan, pembangunan talud, pembangunan bak air bersih, pengelolaan sarana dan jaringan internet, pembangunan saluran irigasi Cikalan, dan BLT DD.

“Untuk tahap ketiga sudah kita rencanakan banyak kegiatan. Dan kita optimis akan terserap semua,” kata Fatah.

Kegiatan ini, menurut Fatah, meliputi melunasi pemutakhiran profil desa/SDGs, musyawarah desa, musyawarah desa lainnya, penyusunan dokumen perencanaan desa, penyusunan APBDes dan LPJ APBDes, intensif guru PAUD, TK dan madrasah non formal, pengadaan APE PAUD/TK, operasional PKD/Polindes, kegiatan operasional Posyandu, penanggulangan stanting dan penyakit ISPA, kegiatan Posbindu, JUT mencil RT 2 RW 4.

Pengelolaan sarana prasarana jaringan internet, terselenggaranya pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa, penyelenggaraan FKD, kegiatan pemanfaatan limbah pabrik tahu, budidaya cacaing sutra, padat karya tunai, peningkatan kapasitas kelompok tani, dan tanggap darurat bencana alam/menyelesaikan BLT.

“Penyerapan DD paling tinggi pada pelaksanaan pembangunan desa Rp 398,7 juta. Lainnya, bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp 48,8 juta, bidang pembinaan Rp 28, 2 juta, bidang pemberdayaan Rp 8, 3 juta, dan bidang tanggap darurat bencana dan mendesak Rp 198, 9 juta,” pungkas Fatah. (Jon)