Dikukuhkan Jadi Kepala Perwakilan BPKP Bali, Heru Tarsila Pasang Target Level 4

oleh
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Heru Tarsila - foto: Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali memiliki pekerjaan rumah dalam penguatan manajemen risiko.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Heru Tarsila mengatakan, Bali unggul dalam pencapaian untuk sektor-sektor seperti pemberantasan korupsi maupun lainnya.

“Dari penilaian, Bali berada di level 3 tapi akan kita dorong sampai ke level 4 dengan penguatan manajemen risiko,” kata Heru di gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (25/3/2024).

Heru mengatakan, manajemen risiko menjadi mandat presiden yang tertuang dalam Perpres 39 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

“Jadi Pemda bukan belum menerapkan manajemen risiko tapi secara struktur dan infrastruktur kita harus bangun lebih kuat lagi jadi kita akan bangun itu,” kata Heru.

BPKP melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah agar mencegah risiko di masa depan yang diakibatkan dari keputusan yang sudah ada.

Dengan perbaikan SOP, kata Heru, risiko yang akan terjadi bisa diantisipasi sejak awal.

“Segala keputusan itu didahului dengan penilaian risiko. Jadi sekarang BPKP sedang mengawal itu untuk bisa diimplementasikan ke seluruh pemerintah kabupaten/kota bahkan instansi vertikal,” jelasnya.

Heru Tarsila dikukuhkan sebagai Kepala Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang baru menggantikan Kepala Perwakilan yang lama Muhammad Masykur.

Pengukuhan dilakukan oleh Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jayadi Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (25/3/2024).

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah mengatakan, BPKP telah melakukan kegiatan di Bali diantaranya, review kepatuhan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penanganan inflasi daerah, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan desa.

“Kegiatan pengawasan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) yang dilakukan BPKP mencakup pembangunan SDM berkualitas, pengawasan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengawasan pembangunan ekonomi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih,” kata Sally. (Way)

KORANJURI.com di Google News