KORANJURI.COM – Provinsi Bali dengan luas perairan laut sekitar 9.634,35 km², memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan. Sektor kelautan menyumbang eskpor terbesar sebesar US$15,25 juta hingga November 2023.
Meski berkontribusi besar terhadap eskpor, sektor kelautan, kata Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, belum mampu menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum tergarap optimal.
“Ini yang menjadi isu strategis pada sektor kelautan dan perikanan di Bali,” kata Mahendra Jaya saat Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 di Hotel The Sakala Resort Bali, Kamis (7/12/2023).
Ia menambahkan, kesejahteraan nelayan masih rendah dengan nilai tukar nelayan di bulan November 2023 sebesar 97,50. Atau, lebih rendah dibandingkan bulan Oktober 2023, sebesar 100,64.
Tantangan dan isu yang berkembang saat ini ditetapkan ke dalam kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024-2026 Provinsi Bali.
Regulasi tersebut meliputi, pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi. Memfasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.
Pengembangan budaya makan ikan (Gemarikan). Pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Memfasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap dan penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sebagai negara maritim, interaksi sosial antara manusia dengan ekosistem laut dan pesisir sering mengakibatkan terjadinya degradasi.
“Ekonomi biru merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia yang menjadikan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” kata Sakti Wahyu Trenggono.
Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023 dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program prioritas bidang Kelautan dan Perikanan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Tema yang diusung yakni ‘Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045’.
“Tema ini sejalan dengan program sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadikan ekologi sebagai panglima,” kata Ketua Panitia Tornanda Syaifullah. (Way)
Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS
