Menunggu Keputusan Menkeu Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran

    


Foto: Ilustrasi/Koranjuri.com

KORANJURI.COM – Pembebasan pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen untuk waktu 6 bulan, mulai Maret hingga Agustus, masih menunggu keputusan Menteri Keuangan. Sampai saat ini, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Hotel dan Restoran masih mengutip PHR.

“Karena aturannya belum turun, kan tidak bisa dihentikan. Saya dengar sudah keluar peraturan itu, cuma saya belum lihat buktinya seperti apa,” kata Gubernur usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-5 DPRD Provinsi Bali, Jumat (13/3/2020).

Alokasi hibah pengganti Pajak Hotel dan Restoran untuk destinasi wisata di 33 Kabupaten/Kota, diharapkan Gubernur Bali, menggunakan baseline realisasi tahun 2019.

Setelah itu, harus ada payung hukum sesuai peraturan yang ada di atas peraturan Menteri Keuangan.

Mengingat alokasi hibah itu untuk 36 Kabupaten/Kota, maka harus disalurkan secara proporsional berdasarkan realisasi dari tahun 2019.

“Dengan demikian, kita akan lebih adil, lebih obyektif dan lebih berimbang,” kata Gubernur.

Pemerintah pusat sebelumnya mengambil kebijakan memberikan dana hibah sebesar Rp 3,3 trilyun untuk mengatasi dampak ekonomi akibat serangan covid-19.

Hibah diberikan pemerintah untuk 10 destinasi wisata di 33 Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Bali.

Dana tidak mengikat itu tersebar untuk alokasi kebutuhan diantaranya, potongan sebesar 30 persen harga tiket pesawat, untuk 25 persen seats per pesawat, selama 3 bulan (Maret, April, Mei).

Pembebasan pajak hotel dan restoran sebesar 10 persen untuk waktu 6 bulan, mulai Maret hingga Agustus. Hibah anggaran juga mencakup, potongan harga avtur sebesar 15 persen, termasuk pula, insentif kepada Influencer sebesar Rp 72 milyar. (Way)