KORANJURI.COM – Bali mempersiapkan program Sensus Kebudayaan dengan lokasi di Desa Adat. Sensus itu juga mencakup sensus penduduk Krama Bali.
Sensus budaya itu untuk mengetahui secara spesifik jumlah dan pendidikan dari anak pertama yang disebar Wayan, Putu, dan Gede. Anak kedua atau Made, Nengah, dan Kadek atau Kade, anak ketiga atau Komang dan anak keempat atau Ketut.
Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster akan mengajukan pelaksanaan sensus budaya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
“Bali punya keunggulan budaya yang berbeda dibandingkan daerah lain, di dalamnya mencakup adat istiadat dan kesenian yang berakar di dalam 1.500 desa adat di Bali. Keunggulan ini perlu dijaga dan dilestarikan,” kata Koster, Kamis (17/4/2025).
Menurutnya, perlu dilakukan sensus untuk mengetahui seberapa banyak kebudayaan yang dimiliki Bali. Termasuk, untuk mengetahui sejauh mana komponen kebudayaan dapat dilestarikan dan berkembang di masyarakat. Sensus tersebut akan didanai oleh APBD.
“Semua harus bekerja berdasarkan data yang akurat dan cermat agar tidak ada yang terlewatkan, maka semua pekerjaan secara otomatis dapat berjalan selaras,” jelas Gubernur Bali.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan, Bali satu-satunya provinsi yang mengajukan sensus budaya.
“Ini jadi prioritas, mengingat Bali dikenal global sebagai daerah yang punya kekayaan budaya, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi daya tarik utama wisatawan asing,” kata Amalia.
Di sisi lain, Kepala Amalia juga menyinggung Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan angka kemiskinan 36,55%. Angka itu menjadi tertinggi di Bali. Kabupaten lain di Bali dengan kemiskinan tertinggi yakni, Kabupaten Karangasem 27,76% dan Kota Denpasar 27,27%.
Buleleng tak lain merupakan daerah kelahiran Gubernur Bali Wayan Koster. Mendapatkan sindiran itu, Koster menyampaikan akan melakukan koordinasi dan penanganan secara intensif untuk masyarakat miskin. (*/Way)
