KORANJURI.COM – Krisis pandemi Covid-19, memaksa Kemendikbud menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan ini sebagai langkah awal pemerintah dalam upaya menyelamatkan kesehatan dan keselamatan jiwa peserta didik dan tenaga pendidik.
Kebijakan diambil Kemendikbud untuk mendukung pelaksanaan PJJ yakni, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Usia Dini (BOP PAUD). Dana itu diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah untuk mengelola penggunaannya.
“Sekarang kepala sekolah boleh menggunakan dana BOS untuk apapun yang mereka merasa penting. Mau buat bantu guru honorer boleh, mau untuk protokol kesehatan boleh, untuk bawa anaknya kembali masuk sekolah boleh, mau beli gawai, beli tablet, laptop, membeli kuota silakan. Tetapi tetap transparan,” kata Nadiem di Ubud, Gianyar Bali, Senin (9/11/2020).
Kemendikbud juga mengeluarkan kurikulum darurat dan modul khusus untuk jenjang PAUD dan SD. Modul ini dapat digunakan orang tua yang menerapkan pembelajaran secara luar jaringan (luring). Sehingga, membantu mereka mendampingi anaknya ketika belajar jarak jauh.
“Kita ciptakan modul-modul yang bisa dilakukan persis seperti sekolah TK ini. Modelnya kontekstual. Dia belajar numerasi dengan menghitung bahan-bahan pokok untuk masak nasi goreng bersama ibunya. Dia belajar mengenai alam dengan ikut Bapak/Ibunya mengobservasi seperti apa ladang, seperti apa bercocok tanam, seperti apa memancing misalnya. Jadi hal seperti itu kita lakukan dalam modul ini,” jelasnya.
Mendikbud berharap, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemendikbud dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan.
“Berbagai macam bentuk kebijakan dan program yang sudah kita luncurkan tolong digunakan. Seperti inisiatif belajar dari rumah melalui TVRI dan lain-lain karena ini merupakan jawaban untuk meringankan beban guru, orang tua dan juga murid dari berbagai macam tantangan yang dihadapi pada saat pandemi ini,” kata Nadiem. (Way)
