KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster membuka Musyawarah Provinsi I (Musprov) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali di Aula Diskominfos Provinsi Bali, Jumat, 25 Agustus 2023.
Dalam sambutannya, Gubernur memberikan penekanan media online memberikan perubahan di masyarakat dalam mengakses sumber informasi. Koster mengakui, peran media online cukup besar dalam pencapaian pembangunan di Bali.
“Sehingga menciptakan interaksi dan gagasan dari berbagai sudut pandang. Saya sampaikan apresiasi kepada media online khususnya anggota SMSI yang telah membantu mensosialisasikan program pembangunan pemerintah provinsi Bali,” kata Koster, Jumat, 25 Agustus 2023.
Jurnalisme digital tetap mengacu pada profesionalisme di tengah isu penting dalam perkembangan industri media di tanah air. Menurutnya, banyak tantangan yang dihadapi seperti, penguasaan teknologi maupun peran media siber di tengah demokrasi.
SMSI menjadi salah satu asosiasi yang telah mendapat pengakuan dari Dewan Pers. Dengan demikian, kata Gubernur, SMSI Bali tidak hanya bertanggungjawab menyajikan informasi akurat tapi juga menjaga integritas profesi jurnalistik.
“Etika dan rasa tanggungjawab harus tetap jadi pedoman. Kita harus tetap waspada dengan kemajuan digital, masyarakat kebanjiran informasi termasuk platform asing yang umumnya tidak beredaksi yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan,” kata Koster.
Media berbasis kecerdasan buatan menurut Gubenur, punya kecenderungan hanya mengutamakan sisi komersial. Belum lagi, ancaman sebaran hoaks yang dikendalikan oleh mesin. Sehingga berpotensi memicu dampak negatif hingga disintegrasi.
Sebagai arus utama informasi, media harus menjadi rumah penjernih informasi. Sehingga, informasi yang dipublikasikan telah terverifikasi dan memastikan kebenarannya sesuai fakta yang terjadi.
Wakil Ketua Umum SMSI Yono Hartono berharap Musprov I SMSI diharapkan menjalin komunikasi bersama semua kalangan. Hal itu akan menjadi kekuatan membangun kedaulatan.
“Karena Bali ini menjadi ikon di Indonesia terkait tujuan wisata luar negeri,” kata Yono.
Menurutnya SMSI yang merupakan lembaga organisasi yang menaungi perusahaan media telah berbadan hukum diminta untuk tidak takut apabila tidak terverifikasi oleh dewan pers.
“Karena verifikasi adalah salah satu bentuk pembreidelan, cuma caranya saja sistemik. Itu cara-cara membreidel media di daerah-daerah. Apalagi, Bali adalah daerah yang multikultural dimana disini sangat heterogen masyarakatnya. Jadi, kalau semua harus diatur, semua konten harus melapor ke Dewan Pers ini berbahaya,” jelasnya. (Way)
Baca Artikel Lain KORANJURI di GOOGLE NEWS
