KORANJURI.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali kembali menggulirkan program relaksasi atau pemutihan pajak kendaraan, mulai 1 November hingga 20 Desember 2024.
Relaksasi mencakup penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kepala Bapenda Provinsi Bali I Made Santha, mengatakan, program relaksasi itu untuk memberikan keringanan kepada masyarakat yang menunggak pajak kendaraan.
“Kami ingin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan, dan berharap mereka dapat memanfaatkan momen ini,” kata I Made Santha di Kantor Bapenda Bali, Kamis (31/10/2024).
Data Bapenda Bali mencatat, hingga akhir Oktober 2024 ada 214.000 kendaraan di Bali masih menunggak pajak. Jumlah itu terdiri dari 82% berupa kendaraan roda dua dan 18% kendaraan roda empat.
Dalam program relaksasi itu, Bapenda Bali juga memperpanjang batas waktu proses balik nama dan mutasi kendaraan dalam dan luar provinsi.
Batas waktu mutasi dalam provinsi dengan Surat Keterangan Fiskal ditetapkan pada 19 Desember 2024. Sedangkan, untuk mutasi luar provinsi batas pendaftaran 13 Desember 2024.
Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Bali Benyamin Bob Panjaitan menambahkan, relaksasi juga mencakup penghapusan denda terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
“Penghapusan denda SWDKLLJ berlaku untuk tunggakan tahun sebelum hingga tahun 2023,” kata Benyamin.
Kasubdit Regident Polda Bali Kompol Anggun Andika Putra mengatakan, wajib pajak tetap harus memenuhi ketentuan dan persyaratan perpanjangan pajak yang berlaku.
“Tilang khusus untuk pelanggaran pajak masih dalam tahap perencanaan, namun jika ditemukan kendaraan menunggak pajak di jalan, petugas akan memberikan pemberitahuan dan sosialisasi agar pengemudi segera memanfaatkan relaksasi ini,” kata Kompol Anggun Andika Putra. (*/Way)
