Dikritik Dewan Soal LKPJ, Ini Tanggapan Bupati Purworejo

    


Suasana Rapat Paripurna Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Bupati Purworejo akhir tahun anggaran 2017, Rabu (5/4), di gedung DPRD Kabupaten Purworejo - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Banjir kritik, mewarnai pemandangan umum fraksi saat Rapat Paripurna Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Bupati Purworejo akhir tahun anggaran 2017, Rabu (5/4), di gedung DPRD Kabupaten Purworejo.

Terkait hal itu, meski Bupati Purworejo sudah memberikan jawaban pada sidang paripurna tersebut, agar masyarakat luas juga mengetahui yang sebenarnya, melalui Kabag Humas dan Protokol
Agus Ari Setiyadi, S.Sos, bupati menyampaikan tanggapan.

“Beberapa hal yang menjadi sorotan, antara lain tentang SILPA 2017, Pasar Butuh, Pasar Baledono, Alun-Alun Purworejo, serta kinerja OPD yang belum sesuai harapan. Hal ini perlu mendapat penjelasan,” jelas Agus Ari, Sabtu (7/4).

Terkait dengan SILPA, kata Agus Ari, perlu diketahui bahwa SILPA tahun 2017 merupakan SILPA terendah selama lima tahun terakhir. Tahun 2013 silpa Rp 221,9 M, tahun 2014 silpa Rp 205,8 M, tahun 2015 silpa Rp 239,2 M, tahun 2016 Rp 339,2 M, dan tahun 2017, Rp 175,7 M.

Ini menunjukkan, bahwa mulai tahun 2017, ada kemajuan dalam pengelolaan anggaran. Sedangkan SILPA 2017 sebesar Rp 175,7 M, terjadi karena efisiensi anggaran, peningkatan pendapatan yang melampaui target, sisa kontrak proyek dan belanja gaji yang tidak direalisasikan karena adanya PNS yang pensiun, dan lain-lain.

Terkait dengan Pasar Butuh, ujar Agus Ari, bahwa pasar tersebut didanai dari sumber Dana Tugas Pembantuan pemerintah pusat. Sehingga kewenangan masih berada di pemerintah pusat. Masih banyaknya kios dan los yang kosong karena memang anggaran dari pemerintah pusat yang tadinya untuk dua pasar oleh pemerintah pusat dijadikan untuk satu pasar, sehingga luasannya menjadi lebih besar dari eksisting sekarang.

Terbuka untuk Kritik
Hal ini sebenarnya justru menguntungkan bagi masyarakat karena adanya tambahan jumlah kios dan los, nantinya dapat ditempati oleh pedagang baru,” ujar Agus Ari.

Mengenai masalah alun-alun Purworejo yang banyak disorot karena pembangunannya tidak selesai dan harus putus kontrak dengan pemborong, BPK telah melakukan audit terhadap revitalisasi Alun-alun. Atas dasar tersebut, karena ekspektasi masyarakat sangat luar biasa untuk memanfaatkan alun-alun, maka Pemerintah Daerah sudah mulai melanjutkan penyelesaian penataan dengan anggaran yang memungkinkan sesuai aturan yang berlaku. Diharapkan sebelum lebaran penataan sudah selesai.

Terkait dengan Pasar Baledono, yang terbakar dan terkatung-katung selama 3,5 tahun tidak dibangun, lanjut Agus Ari, pemerintah daerah dengan sekuat tenaga dan anggaran yang ada, akhirnya dapat menyelesaikan pembangunan pasar tersebut dengan DED yang sudah dibuat sebelumnya. Penempatan dan penataan kembali pedagang Pasar Baledono sudah dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018.

Namun pelaksanaan kegiatan ini belum dapat berjalan maksimal, karena ada beberapa kendala yang berkaitan dengan internal pedagang. Antara lain, sebagian pedagang masih memiliki kewajiban dengan lembaga keuangan yang belum terselesaikan, serta proses waris yang masih memerlukan penyelesaian diantara para ahli waris.

Selain itu, ada sebagian pedagang yang dahulu menjalankan aktivitas di Pasar Baledono saat ini tidak diketahui domisilinya pasca terjadinya kebakaran pasar tersebut.

Sedangkan untuk masalah perparkiran, karena DED pembangunan pasar Baledono sudah ada, sedangkan untuk merubah DED memerlukan biaya dan waktu. Sementara masyarakat sudah mendesak untuk segera dibangun, maka pembangunan disesuaikan dengan DED yang sudah ada.

Akhirnya Pemda melakukan rekayasa parkir untuk roda dua di sekitar pasar Baledono dan untuk roda 4 parkirnya disediakan lahan parkir di jalan A.Yani, Jalan Kemuning.

“Diharapkan, penataan dan penempatan pedagang akan selesai pada pertengahan Mei 2018,” kata Agus Ari.

Disadari, masih ada kinerja OPD yang belum sesuai harapan. Pada Dinas Pertanian, rendahnya serapan anggaran karena penganggaran kegiatan yang bersumber dari DAK pemerintah pusat, baru pada bulan September 2017. Sehingga tidak cukup waktu untuk dilaksanakan dan kalau dipaksakan dilaksanakan dikhawatirkan tidak ada akan selesai sesuai jadwal akhir tahun anggaran.

Adapun Kantor Kesbangpol, selain karena efisiensi belanja perjalanan dinas, juga terdapat kegiatan, yaitu Pengawasan Monitoring Orang Asing dan Lembaga Asing yang sudah dilaksanakan oleh kantor imigrasi Wonosobo.

Tentang penempatan pejabat, terang Agus Ari, pemerintah daerah sudah melakukan assesment terhadap calon pejabat sebelum ditempatkan pada posisi tertentu. Jadi dasar penempatan adalah hasil assesment yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat independen.

Bahkan untuk penempatan pejabat eselon II, selain dilakukan assesment oleh pihak ketiga, juga dibentukTim Pansel yang anggotanya semua dari unsur di luar pemerintah daerah.

Tentang pelayanan BPJS yang belum optimal, pemerintah daerah akan menyampaikan masukan tersebut kepada pejabat yang berwenang dari BPJS.

“Pemerintah Daerah sangat membuka ruang untuk kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” pungkas Agus Ari. (Jon)