KORANJURI.COM – Dalam Rembug Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggal Swasta Indonesia (APTISI) di Nusa Dua, Bali, mengagendakan sejumlah pembahasan.
Isu yang mencuat dan jadi perhatian organisasi yang menaungi PTS di Indonesia itu diantaranya, akreditasi program studi Perguruan Tinggi Swasta yang disinyalir tidak hanya melibatkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
Namun, disitu ada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang membantu BAN PT untuk ketersediaan tenaga asesor sehingga prosesnya akan lebih cepat. Hanya saja, dengan hadirnya lembaga baru, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh Prodi sebuah PTS. Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga jadi sorotan APTISI.
Ketua APTISI Pusat Prof. Budi Djatmiko mengatakan event yang digelar di Nusa Dua itu menjadi pertemuan paling besar yang selama ini digelar oleh APTISI.
Rapat kerja nasional itu dihadiri oleh 2.500 peserta yang berasal dari pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia terdiri dari Rektor, Ketua, dan Direktur.
Menurut Budi Djatmiko, Rembug Nasional dan RPPP ke-1 APTISI menjadi sebuah forum untuk membahas permasalah terkait pendidikan tinggi. Sekaligus, momentum untuk mendeklarasikan 2 Juli sebagai Hari Kebangkitan Pendidikan Swasta.
“Setiap 2 Juli akan kita kenang sebagai Hari Kebangkitan Pendidikan Swasta. Kita sadari, swasta juga punya kemampuan untuk membantu negara dalam memajukan pendidikan bangsa,” kata Budi Djatmiko.
Sementara, Ketua APTISI Wilayah VIII Bali I Made Sukamerta berharap, peserta yang mengikuti Rembug Nasional tidak hanya bersidang saja. Tapi, juga menikmati keindahan pulau Dewata.
“Saya mengajak peserta tidak langsung pulang ke daerah masing-masing, namun menyempatkan diri berkunjung ke destinasi wisata di Bali atau ke Pesta Kesenian Bali (PKB) XLIV Tahun 2022 di Taman Budaya, Art Center, Denpasar,” kata Made Sukamerta.
Kegiatan itu mengambil tema ‘Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045: Digitalisasi Berbasis Blockchain, Tantangan Masa Depan dan Reformasi Pendidikan Tinggi’. (Way)
