KORANJURI.COM – Quick Response Code Indonesian Standards (QRIS) yang merupakan jaringan pembayaran non tunai yang dirilis Bank Indonesia, gencar disosialisakan. Pulau Jawa saat ini masih menempati posisi teratas penggunaan QRIS.
Sedangkan Bali, berada di posisi 9 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho menyebutkan, secara nasional, Bali telah mencapai peringkat yang baik.
“Saya mengharapkan Bali minimal bisa berada di posisi setelah Jawa dan bisa mengalahkan Sumatra Selatan, Sumatra Utara dan Makassar,” kata Trisno Nugroho di Denpasar, Kamis (27/2/2020).
Sejak diluncurkan di Bali pada Desember tahun lalu, pembayaran non tunai QRIS sudah menjangkau 60 ribu pengguna. Sasarannya adalah UMKM.
Upaya yang dilakukan BI agar masyarakat mengenal QRIS menurut Trisno yakni, mewajibkan seluruh UMKM yang ada di Bali menggunakan sistem pembayaran barcode.
Sosialisasi dan edukasi akan terus dilakukan BI melalui kegiatan ‘QRIS Week’. Kegiatan ini dimulai dari Denpasar kemudian menjangkau Kabupaten lain seperti Badung dan Buleleng.
“Seluruh UMKM yang ada acara di Bali diwajibkan untuk menggunakan QRIS. Kemudian diikuti perguruan tinggi juga diwajibkan untuk mengenal QRIS,” ujar Trisno.
BI Bali menggelar seminar 2 hari tentang QRIS bertema Sosialisasi Kebijakan Sistem Pembayaran QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro di Gedung Dharma Negara Alaya, Lumintang Denpasar, (26 – 27 Februari 2020).
Sejumlah narasumber hadir dalam acara itu antara lain, Asisten Gubernur-Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, Komisi XI DPR RI Gusti Agung Rai Wirajaya dan sejumlah pejabat di lingkungan di Pemkot Denpasar.
“Kita kolaborasi dengan Pemkot Denpasar sebagai salah satu pembuat penetrasi QRIS, termasuk ke tu TP PKK Denpasar ibu Ida Ayu Selly Fajarini. Para ibu-ibu ini nantinya yang akan meng-QRIS-kan Denpasar,” ujarnya. (tok)
