DPD RI Pembangunan Bali Tidak Diukur dari Pariwisata Tapi Kualitas Ekonomi
KORANJURI.COM – Hutang ekologis menjadi risiko yang harus dibayar akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengingatkan, kondisi itu akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan upaya menjaga hubungan timbal balik antara manusia dan alam.
“Paradigma green government dalam hubungannya dengan Bali saat ini adalah pembangunan tidak hanya diukur dari sektor pariwisata, tapi juga dari kualitas lingkungan hidup,” kata Sultan di Bali, Jumat, 25 September 2026.
Melalui Dialog Kenegaraan DPD RI di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Sultan menambahkan, persoalan sampa saat ini menjadi isi krusial di Provinsi Bali.
Penanganan sampah di Pulau Dewata masuk dalam program super prioritas yang mendesak untuk segera dituntaskan.
“Buat saya yang paling penting adalah, memastikan masyarakat agar punya etika lingkungan, punya mentality, dan itu mulainya tumbuh sebagai kesadaran bahwa sampah ini harus kita olah dengan baik,” jelasnya.
Bali menjadi provinsi yang mendapatkan prioritas penanganan sampah menjadi energi atau waste to energy. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk menangani kedaruratan sampah di Bali.
Terutama, setelah kapasitas TPA Suwung semakin kritis dan muncul penumpukan sampah di berbagai wilayah seperti Denpasar dan Badung.
“Kita sebagai posisi lembaga legislatif, kita memperjuangkan hampir semua legislasi kita itu pro dengan green dan lingkungan,” jelas Sultan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menambahkan, penuntasan masalah sampah membutuhkan sinergi seluruh tingkatan pemerintahan serta partisipasi masyarakat.
Menurut Dewa Indra pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama sampah rumah tangga. Upaya itu tidak dapat dilakukan kalau hanya mengandalkan pemerintah.
Tapi, membutuhkan keterlibatan aktif desa adat, krama Bali, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali berkomitmen penuntasan persoalan sampah sebagai program super prioritas mendesak,” kata Dewa Indra.
Selain mengurangi beban TPA, pengelolaan sampah berbasis sumber juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular.
“Sampah organik diolah menjadi kompos. Sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang,” kata Dewa Indra.
Dialog Kenegaraan DPD RI bertema ‘Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah’ dengan dihadiri oleh peserta mahasiswa dan masyarakat. (Way)
