KORANJURI.COM – Berhentinya layanan Trans Metro Dewata (TMD) memicu banyak persoalan bagi masyarakat transportasi publik di pulau Bali. Bus warna merah berbasis aplikasi itu mulai berhenti pada 31 Desember 2024.
Sudah dua bulan 105 armada teman bus itu dikandangkan. Selama itu pula, rangkaian gejolak mewarnai untuk mendesak kembali beroperasinya TMD. Pada Kamis, 27 Februari 2025, elemen masyarakat dan BEM UNUD menggelar audiensi terbuka ke DPRD Provinsi Bali.
Kelompok penyandang disabilitas yang tergabung dalam Pertuni, menjadi bagian yang terdampak dari berhentinya layanan Trans Metro Dewata.
Jro Puri, seorang terapis tuna netra yang tinggal di Tohpati, Denpasar mengaku harus mengeluarkan ongkos lebih untuk biaya transportasi. Sedangkan, tarifnya sebagai jasa pijat tradisional tidak bisa seenaknya dinaikkan.
Ia biasa menggunakan Trans Metro Dewata untuk mengakses lokasi langganannya hingga wilayah Tabanan, Ubud, Sanur maupun Kuta.
“Sejak tidak ada Trans Metro Dewata, saya beralih naik gojek, banyak cancel karena bayarannya jadi terlalu mahal, dan lama pelanggan menunggu,” kata Jro Puri di Wantilan DPRD Bali.
Tidak itu saja, pelajar SMA dan mahasiswa juga terdampak dengan berhentinya layanan transportasi terjangkau itu. Stephen D. Wattimena, orangtua siswa dengan dua anak bersekolah di sekolah menengah atas juga mengalami hal serupa.
Dengan jarak sekolah 20 km dari tempat tinggalnya, Stephen mengaku harus memutuskan untuk memindahkan sekolah anaknya ke jarak yang lebih dekat.
“Tapi tetap saja harus mengeluarkan biaya lagi untuk pindah ke sekolah swasta yang baru. Biasanya setiap hari saya antar sampai ke halte, tapi justru sekarang saya terpaksa harus membelikan motor buat ke sekolah,” kata Stephen.
Kesulitan pengusaha UMKM itu, dalam mengakses transportasi publik, tidak berhenti sampai di situ saja. Anak keduanya sampai mengalami kecelakaan saat dirinya terpaksa harus mengizinkan untuk menggunakan motor.
“Anak kedua saya usia 15 tahun, saya paham seharusnya tidak menempatkan dia di posisi berisiko tinggi di jalan. Kalau ada transportasi publik, dia bisa gunakan untuk berlatih menyiapkan Porjar,” kata Stephen.
Kata Stephen, pilihan yang diambil itu harus dibayar mahal. Selain mengalami kecelakaan di jalan raya, anaknya juga kandas mengikuti Porjar mewakili sekolahnya.
“Dengan persoalan yang dihadapi banyak orang tua ini, kami meminta pemerintah menghidupkan lagi trans Metro Dewata,” kata Stephen.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana Wayan Arma Surya Darma Putra mengatakan, desakan yang dilakukan BEM UNUD tidak muluk-muluk seperti membangun MRT.
“Yang kami minta hanya mengaktifkan TMD dan bisa diperluas lagi di seluruh Bali,” kata Arma.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi halte yang tak layak. Sejumlah tempat pemberhentian bus juga tak dilengkapi atap.
“Halte pun tidak ada tempat berteduh hanya tempat singgah, bagaimana orang mau tertarik dengan angkutan publik?” ujarnya.
Sementara, Koordinator Forum Transportasi Masyarakat Bali Dyah Rooslina mengatakan, persoalan Trans Metro Dewata sudah mengimbas kemana-mana.
Pihaknya meminta DPRD Bali untuk mendesak pemerintah daerah membuka kembali operasional Trans Metro Dewata sebagai prioritas utama.
“Persoalan ini sudah sampai kemana-mana, semua terdampak, pendidikan, kecelakaan, putus pendidikan, biaya hidup meningkat dengan pemasukan tak sesuai. Lalu, butuh berapa korban lagi untuk mengaktifkan TMD?” kata Dyah. (Way)
