Wagub: Semua Usaha Pariwisata Wajib Tersertifikasi Protap Kesehatan Covid-19

    


Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati - foto: Istimewa

KORANJURI.COM – Bisnis pariwisata adalah salah satu sektor usaha yang mengedepankan kepercayaan. Kenyamanan tamu atau wisatawan harus dijaga sebaik mungkin.

Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menekankan semua pihak untuk serius menjalankan protokol era baru. Bahkan Wagub memberikan sinyal tegas, untuk menindak pengusaha mengabaikan protokol kesehatan di masa normal baru.

“Jika ada pengusaha yang bermain curang dengan tidak menerapkan protokol era baru harus segera ditindak, jika perlu dilarang beroperasi selama masa ini,” kata Cok Ace di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, beberapa waktu lalu.

Di samping itu, tokoh pariwisata Bali ini juga menekankan jika infrastruktur harus terus ditambah dan ditingkatkan. Fasilitas kesehatan harus ditingkatkan.

Kesiapan infrastruktur protokol kesehatan itu juga untuk menyiapkan dari segala kemungkinan terburuk. Usaha tersebut juga berguna untuk menjaga kepercayaan wisatawan kepada Bali. Apalagi, hasil survai menyebutkan, sekitar 86% wisatawan dunia sudah rindu berkunjung ke Bali.

“Kita tidak mau ada wisatawan yang sampai terjangkit covid-19 di sini, namun setidaknya kita harus menyiapkan segala kemungkinan terburuk,” jelasnya demikian.

Pihaknya juga meminta asosiasi pariwisata bertanggung jawab terhadap anggotanya.

“Anda menjamin para anggota sudah menerapkan protokol ini. Misal PHRI sudah memastikan jika semua hotel dan restoran sudah menerapkan protokol era baru dan tersertifikasi. Begitu juga dengan asosiasi lainnya,” tambahnya.

Seperti diketahui, Pemprov Bali menerapkan skema bertahap atas dibukanya kembali pariwisata. Tahap pertama dibuka 9 Juli 2020 lalu, khsusu untuk warga lokal Bali. Dilanjutkan, 31 Juli 2020 untuk wisatawan domestik dan 11 September 2020 untuk wisatawan mancanegara.

Sementara, pengusaha pariwisata yang akan membuka kembali usahanya di masa new normal harus melengkapi sertifikat laik operasi. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi.

Kadis Pariwisata Putu Astawa kembali menekankan, tujuan sertifikasi untuk memberikan pengakuan bahwa sebuah usaha mempunyai standar yang layak untuk beroperasi di masa pandemi.

Selain itu, sertifikasi juga untuk memastikan keamanan dan kesehatan untuk konsumen. Termasuk, meningkatkan daya saing usaha pariwisata dari produk, pelayanan dan pengelolaan.

“Jika dinilai layak oleh tim verfikator, maka sertifikat bisa diterbitkan dan siap melayani para wisatawan di era normal baru ini,” kata Putu Astawa ditemui Koranjuri.com.

Blanko penerbitan sertifikat disediakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Untuk pengusaha pariwisata yang akan mengikuti bisa mengunduh di website disparda.baliprov.go.id.

Disitu disebutkan persyaratan, untuk melakukan assessment mandiri dengan cara mengajukan ke tim verifikator masing-masing asosiasi. (Way)