KORANJURI.COM – Kabinet Indonesia Maju telah terbentuk, dan para menteri yang terpilih sudah bekerja. Namun formasi yang dipilih presiden Jokowi ini, tidak memuaskan banyak pihak. Terutama untuk mereka yang tak terakomodasi dalam struktur kabinet di periode kedua ini.
34 menteri yang terpilih membantu presiden ini terbagi dari dua kalangan yakni, kalangan profesional dan kalangan partai politik. Jokowi menyadari banyak yang kecewa.
Namun menurut pengamat politik Dr. Jon N. Palinggi, mereka yang mempersoalkan formasi kabinet Indonesia Maju menjadi tidak relevan dan tidak logis. Menurut Jon, presiden memiliki hak prerogatif dalam memilih pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Prerogatif artinya, putusan mutlak yang tidak boleh diganggu gugat pihak lain. Dan itu sudah ditetapkan, Menteri dan Wakil menteri, kalau masih ada pemikiran bahwa para pembantu presiden itu tidak kompeten atau tidak sanggup, itu sudah tidak relevan lagi,” jelas Jon Palinggi kepada Koranjuri.com.
Menurutnya, seharusnya semua pihak menyadari dan mendukung presiden dalam memilih menteri berdasarkan pada keputusan UUD 1945. “Mereka yang membantah, bisa jadi melawan UUD. Karena perlawanan terhadap keputusan itu adalah perlawanan terhadap UU,” ujar Jon.
Sebelumnya, presiden Joko Widodo juga telah memberikan statemen tegas terhadap para menterinya. Pernyataan itu bahkan disampaikan presiden sesaat setelah memperkenalkan para menterinya kepada publik di beranda Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam rapat terbatas dengan kabinet barunya, presiden juga memberikan pernyataan tegas terhadap jajaran menterinya jika melakukan korupsi.
“Karena bapak presiden sendiri sudah memberikan pernyataan akan mencopot menterinya jika bekerja tidak becus. Jadi biarkanlah mereka bekerja dulu selama setahun baru dinilai,” kata Jon.
Sementara, para menteri yang bertugas di Kabinet Indonesia Maju ini diharapkan menghindari polemik dan tetap fokus menjalankan tugasnya. Jon mengatakan, kesuksesan seorang menteri terletak pada sikap hormat Kepada presiden yang telah memilihnya.
Dalam konteks menyiapkan ekonomi maju Indonesia kedepan, Jon Palinggi berharap, iklim investasi yang aman dan nyaman dapat segera tercapai. Dengan demikian akan menarik investor dalam menanamkan investasi di Indonesia.
“Kita butuh investasi cepat, butuh suasana iklim investasi yang baik, percepatan perizinan, pelayanan yang tidak mempersulit, itu semua harus dilakukan,” ujar Jon.
“Yang kedua, jangan ada superior diantara para menteri, karena semua komando ada di Bapak Presiden. Yang ketiga, mereka berada di tempat kerja yang baru dan berusahalah menjalin hubungan baik dengan DPR dan lembaga tinggi lainnya,” pungkas Jon Palinggi. (Bob)
