KORANJURI.COM – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan akan mempelajari detail permasalahan terkait bangunan pabrik yang ada di kawasan Tahura Mangrove, Denpasar.
Bangunan yang ada di areal mangrove itu dikatakan ada yang dimiliki oleh warga. Lokasinya berbatasan dengan Tahura Mangrove yang dilindungi.
“Bukan mengambil wilayah mangrove karena ada dokumen resmi, sertifikatnya. Kalau memang milik pribadi, ya itu hak pribadi orang. Hanya saja pembangunannya lebih dikendalikan,” kata Koster, Jumat, 26 September 2025.
Menurutnya, selama ini Pemprov Bali gencar memantau pelanggaran tata ruang. Termasuk, solusi terhadap sungai yang diakibatkan pembuangan sampah sembarangan dan alih fungsi di wilayah sempadan sungai.
Saat ini, pemetaan dilakukan dari hulu sampai hilir dan akan dilakukan audit dari persoalan yang terjadi. Di wilayah Bali ada 4 sungai yang berpotensi menyebabkan banjir besar.
Keempat sungai itu, Tukad Ayung, Tukad Badung, Tukad Mati dan Tukad Unda. Prioritas penanganannya ada dua sungai yakni, Sungai Ayung dan Sungai Badung.
“Kalau Tukad unda konstruksinya memang sudah dibangun untuk penanggulangan bencana,” ujarnya.
Dengan penataan dan penertiban yang dilakukan, Koster mengaku tidak gentar akan kehilangan investor. Menurutnya, dengan penataan itu justru mempermudah dan melindungi investor.
“Yang taat aturan akan dilindungi, tapi kalau yang tidak taat akan kita tindak,” ujar Koster.
Sebelumnya, sidak yang dilakukan Pansus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah DPRD Bali menemukan sebuah pabrik yang berlokasi di kawasan Tahura Mangrove yang dikelola warga Rusia.
Pabrik yang memproduksi bahan bangunan untuk hotel dan restoran itu punya sertifikat tanah.
Kepala Kantor Wilayah BPN Bali I Made Daging memperkuat kondisi pabrik legal karena dilengkapi sertifikat resmi tata ruang. Menurutnya, sesuai rencana detail tata ruang (RDTR) terkahir yang berlaku, kawasan itu peruntukannya untuk industri. (Way)
