KORANJURI.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.
Tantangan antara lain disebabkan oleh besarnya alokasi anggaran pengadaan untuk mendukung percepatan pembangunan, perkembangan teknologi digital. Serta, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
“Publik menuntut proses pengadaan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Dewa Indra dalam sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali Luh Ayu Aryani.
Luh Ayu Aryani menyampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Menghadapi tantangan tersebut, Sekda menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan.
Kompetensi teknis, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang berkualitas.
“Sumber daya manusia adalah unsur penting yang tak dapat dipisahkan dari kemajuan organisasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap praktik korupsi. Potensi penyimpangan dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.
Untuk meminimalkan risiko, Dewa Indra menekankan perlunya penguatan tata kelola pengadaan melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen.
Termasuk, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik. Seluruh upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan integritas aparatur.
Ketua Umum IFPI Deby Sandra mengingatkan, pejabat pengadaan tidak hanya memahami ketentuan dan regulasi, tapi juga menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Deby.
Menurutnya, IFPI berkembang menjadi organisasi profesi yang kuat dan memberikan manfaat nyata. Tidak hanya untuk anggotanya, tapi juga masyarakat.
Keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau pertemuan yang diselenggarakan, melainkan dari kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas anggota dan kemajuan pembangunan.
“Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujarnya.
Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari bersamaan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur. (*/Way)
