KORANJURI.COM – Pengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026, tidak serta merta mengakhiri status putra sulung Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sebagai Wapres ke-8.
Proses tersebut masih harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di MPR.
Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 mengatur bahwa jika Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR akan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi, MPR adalah kamar terakhir untuk menentukan nasib Gibran.
“MPR itu kamar terakhir setelah proses step by step nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung, oke?” kata Bambang Pacul.
Keputusan MPR dalam menindaklanjuti surat pengunduran diri itu menentukan kelanjutan proses pergantian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya, Gibran tiba di Kompleks Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB. Proses penyerahan surat berlangsung singkat. Sekitar pukul 11.36 WIB, Gibran meninggalkan gedung parlemen tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut Muzani, surat serupa sebelumnya juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk membahas langkah konstitusional atas surat tersebut.
Langkah Gibran mundur terjadi di tengah polemik panjang mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menyatakan, tidak menemukan bukti meyakinkan, mengenai kepemilikan ijazah atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan perkara tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.
Tekanan hukum kembali menguat setelah Mahkamah Agung (MA), pada 30 Oktober 2026, mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusannya, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Serta, memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya.
Dua perkembangan hukum tersebut semakin memperbesar sorotan publik terhadap persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
120 Anggota DPR Teken HMP
Tekanan politik juga datang dari parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden oleh Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya membenarkan jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Usulan itu menjadi salah satu perkembangan politik paling serius yang mengiringi posisi Gibran di pemerintahan.
Namun, setelah kabar pengunduran diri mencuat, agenda pembahasan usulan HMP di DPR mengalami perubahan jadwal. (Thalib)
