KORANJURI.COM – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto hadir dalam Rapat Kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Novrmber 2026.
Suyudi mengatakan, Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.
Ia menegaskan, Polri mengoptimalkan penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat. Sekaligus, menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden.
Termasuk, berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.
Menurutnya, seluruh perkara akan diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan ke publik.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” kata Suyudi.
Dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, Polri tmemaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal.
Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Menurut Suyudi, langkah itu jadi bagian dari pendalaman penyidikan. Sehingga, dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri,” jelas Suyudi.
Dalam kasus penyadapan ilegal itu empat petinggi polri sudah ditahan. Mereka masing-masing, mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta.
PTDH dilakukan pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divpropam Polri, Selasa (10/11/2026). (Thalib)
