KORANJURI.COM – Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan, perlindungan terhadap karya asli jurnalistik saat ini tengah dibahas di DPR RI.
Di tengah masifnya perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence/AI, dunia pers mengalami disrupsi besar pertama dalam sejarah. Informasi banyak disebarkan oleh platform AI.
BERITA LAIN
Pengembang AI dan Platform Digital Wajib Bayar Royalti Karya Jurnalistik
Padahal, kata Komarudin, semua informasi itu bersumber dari jurnalis sebagai produsen berita. Sedangkan, perusahaan platform yang mendistribusikan informasi justru mendapatkan pemasukan yang lebih besar daripada jurnalis.
“Mereka bukan hanya mendistribusikan informasi dari jurnalis, tapi juga berbisnis iklan, dananya ternyata lebih besar masuk ke platform ketimbang jurnalis. Ketidakadilan inilah yang akan kita bicarakan bagaimana agar fair,” kata Komarudin di Bali, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Jurnalis sebagai pilar demokrasi dan penyambung lidah masyarakat, dan pemerintah, hendaknya mendapatkan manfaat keberlanjutan ekonomi.
Menurut Komarudin, saat ini sustainability jurnalistik bersumber dari dukungan pemerintah, usaha dan periklanan. Namun, saat ini kehadiran platform sudah menggeser posisi surat kabar dan diambil oleh media sosial
“Implikasinya, penyebaran informasi menjadi tidak terkontrol. Ibarat air yang setiap hari meluap, kadang-kadang tidak selalu bersih,” jelas Komarudin.
Gempuran yang dilakukan oleh platform digital terutama AI menurutnya, juga harus sejalan dengan peningkatan kualitas ruang publik.
“Kami membela rakyat untuk bersuara, silakan medsos untuk bersuara sepanjang itu edukatif, profesional dan jauh dari fitnah. Selanjutnya, kami membela rakyat agar tidak jadi korban misinformasi,” kata Komarudin.
“Kita tidak anti teknologi, kita tidak anti medsos, tapi bagaimana kami memberikan pendidikan dan kami berharap pers menjaga etika dan profesionalisme,” tambahnya. (Way)
