KORANJURI.COM – Kandidat inkamben Gubernur Bali yang diusung PDIP I Wayan Koster menjelaskan soal jargon ‘satu komando, satu jalur.
Frasa itu telah jadi brand yang digaungkan oleh Wayan Koster di periode pertama jabatannya sebagai gubernur Bali periode 2018-2023 melalui one island one management, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola.
Namun rupanya, kubu Mulia-PAS juga mengangkat jargon ‘satu komando satu jalur’. Hal itu disampaikan calon Gubernur Bali I Made Muliawan Arya atau De Gadjah saat memberikan sambutan usai mengambil nomer urut pencalonan, Senin (23/9/2024).
Menanggapi konten politik yang menyerupai itu, Wayan Koster mengatakan, satu komando, satu jalur tidak berarti harus disempitkan jadi satu partai.
“Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi Pancasila dengan konsitusi UUD 45 dan Negara Kesatuan RI, tidak berarti harus satu partai,” kata Koster.
“Astungkara, titiang bersama Pak Nyoman Giri Prasta, terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode kedua, sudah pasti akan mengikuti kebijakan pemerintahan pusat,” kata Koster.
Terkait dengan satu komando dengan pemerintah pusat, Koster mengatakan, presiden merupakan kepala negara yang memegang amanat konstitusi harus memajukan seluruh masyarakat Indonesia.
“Saya kira secara konstitusional dan politis tidak ada kendala bagi kami,” ungkap Wayan Koster.
Dalam konteks pemerintahan di Bali, Koster mencontohkan, selama dirinya menjabat Gubernur Bali, ada pemerintahan Kabupaten yang berbeda warna partai.
Namun, pembangunan di Bali terus berlanjut sesuai dengan perencanaan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Jadi ketika kita berada pada jabatan, berpihak kepada rakyat, kita harus memajukan seluruh wilayah dan memajukan seluruh masyarakat di Bali,” kata Koster.
“Jadi saya pastikan tidak ada masalah, walaupun berbeda partai” tambahnya.
Sebelumnya, Made Muliawan Arya atau De Gadjah menyebutkan, dalam perjuangan menuju kursi Bali 1, dirinya bersama Cawagub Bali I Putu Agus Surayadyana (PAS) harus satu jalur satu komando dengan pemerintah pusat.
“Yang dimana selain menjadi kepala daerah adalah kami menjadi wakil pemerintah pusat jadi wajib satu komando,” kata De Gadjah. (Way)
