KORANJURI.COM – Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan DPRD Bali menyinggung soal kompensasi pembangunan dermaga Marina di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.
Dalam Rapat Dengar Pendapat di gedung DPRD Bali, Senin, 23 Februari 2026, Ketua Pansus TRAP I Made Supartha menanyakan kontribusi dermaga Marina tersebut.
“Apa kompensasinya untuk pemerintah di Bali pak, apa yang didapatkan? Kalau tenaga kerja, soal pajak, iya, itu kata-kata sudah diatur dalam regulasi. Pengembangan Marina ini ada MoU tidak?” kata Supartha.
Menurutnya, garis pantai sepanjang 0-12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Sehingga rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Bali menjadi hal yang krusial untuk pembangunan dermaga Marina.
Pertanyaan itu ditanggapi oleh Head of KEK Kura Kura Bali Videl Oemry. Dalam penjelasannya, Videl mengatakan, kawasan KEK Kura Kura Bali dibangun untuk menyerap potensi devisa negara yang selama ini hilang kurang lebih Rp50 triliun pada tahun 2021.
“Jadi strategi KEK berdasarkan kajian yang dilakukan, kegiatan yang akan dilakukan oleh PT BTID dalam periode selama 30 tahun, selain menyerap tenaga kerja, juga meningkatkan kunjungan wisatawan sebanyak 1,2 juta per tahun,” kata Videl.
Dalam studi fisibilitas di akhir tahun 2022, KEK Kura Kura memberikan manfaat investasi yang tercatat sebanyak enam kali PDRB Kota Denpasar.
Terkait dermaga Marina, Videl mengatakan, lokasi pembangunan berada di wilayah Kota Denpasar di sisi Timur KEK Kura Kura Bali. Saat ini masih dalam tahap pembangunan konstruksi dan belum beroperasi.
“Ini menjadi catatan kita. Jadi kalau ditanya apakah ada MoU dari kegiatan bisnis di sana (Marina), kami belum bisa bicara banyak,” kata Videl.
“Jadi, untuk segi komersialnya belum ada diskusi lebih lanjut,” tambah Videl di ruang RDP Pansus TRAP DPRD Bali. (Way)
